godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Minggu , April 11 2021
Home / Nasional / Pemerintah Bubarkan FPI, Kemenko Polhukam Dibanjiri Karangan Bunga
Karangan bungan dari masyarakat berbagai kalangan, yang terpasang berjajar di depan Kantor Menko Pulhukam Jl Merdeka barat. Kamis (31/12/2020).

Pemerintah Bubarkan FPI, Kemenko Polhukam Dibanjiri Karangan Bunga

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI Jl. Merdeka Barat, Jakarta Pusat.  Kebanjiran karangan banga dari masyarakat. Kamis (31/12/2020).

Karangan bunga tersebut sebagian besar bertuliskan ucapan terimakasih dan dukungan yang ditujukan kepada pemerintah. Yang telah tegas membubarkan Front Pembela Islam (FPI) dan melarang segalamacam aktivitas dan simbul organisasi FPI di NKRI.

Pantauan dilapangan, terdapat puluhan karangan bunga berjajar di depan pagar Kemenko Polhukam. Dan masih terdapat karangan bunga yang berdatangan, untuk dipasang dilokasi.Yang dikirimkan dari berbagai pihak.

Karangan bungan yang berjajar ini banyak menyita perhatian masyarakat yang sedang melintasi lokasi, dan masyarakat banyak yang menyempatkan diri untuk membaca tulisan yang ada dikarangan bunga tesebut.

Beragam ucapan syukur maupun selamat atas pembubaran FPI tertera dalam karangan bunga tesebut. Diantaranya bertulisan, sebagai berikut :

Karangan bunga dari dari Trisaksi Untuk Indonesia (TUI) yang bertulisan ‘Pembubaran FPI Kado Terindah Akhir 2020 untuk NKRI’.

Komunitas Alumni Psikolog UI, bertulisan ‘Ormas Terlarang Telah Tenggelam Terimakasih Menko Polhukam’

‘Kepada Menko Polhukam kami dari warga Jakarta pusat, mengucapkan Terimakasih kepada pemerintah yang telah membubarkan FPI dan simpatisanya’ begitu tulisan yang tertulis dalam karangan bunga dari warga Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD bersama dengan beberapa pimpinan lembaga tinggi negara lainnya menemani 6 lembaga tinggi negara yang menerbitkan SKB. Mengumumkan FPI dilarang berkegiatan di wilayah NKRI. Dan melarang simbul FPI digunaka wilayah NKRI.

“Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” Kata Mahfud Md yang disampaikan pada konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (30/12/2020).

Mahfud membeberkan sejumlah alasan terkait pelarangan FPI. Salah satu alasannya adalah FPI melakukan sweeping secara sepihak dan melakukan kegiatan yang melanggar.

“Secara de jure bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019, 20 Juni tahun 2019, telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya,” Ucap Mahfud MD.

Mahfud MD juga meminta kepada seluruh jajaran pemerintah dan pemerintah daerah untuk tidak memberikan fasilitas apapun kegiatan masyarakat yang mengatasnamakan FPI.

“Kepada aparat pemerintah, pusat dan daerah, jika ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu tidak ada dan harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada,” kata Mahfud MD.

Hadir dalam pembacaan SKB tersebut, antara lain ; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate, Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Azis, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae dan Sesmenko Polhukam Tri Soewandono. (Bd)

Check Also

Mengintip Kekayaan Bupati Bandung Barat AA Umbara Tersangka Korupsi Bansos Covid-19

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!