Ekobis  

PHK Masal Di Kota Blitar, Ratusan Pekerja Pabrik Rokok Ajukan Tagihan Rp 15,5 M Kekorator

PHK MASAL DI KOTA BLITAR-Pekerja dari dua Pabrik Rokok di Kota Blitar jadi korban PHK, masal, akibat dari pabrik tempat mereka bekerja pailit.

BLITAR, NusantaraPosOnline.Com-Ratusan pekerja yang berasal dari dua Pabrik Rokok di Kota Blitar, yakni PT Bokor Mas dan PT Pura Perkasa Jaya, yang menjadi korban PHK (Pemutusan hubungan kerja) secara masal, sudah mengajukan tagihan sebesar Rp15,5 M, kepada kurator.

Ratusan pekerja yang jadi korban PHK masal ini, akibat dari Pabrik Rokok tempat mereka bekerja pailit. Adapun tagihan sebesar Rp 15,5 M itu, meliputi tunggakan gaji, kekurangan uang tunggu, THR, pesangon dan pengganti hak pekerja.

Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, Dwi Andri Susiono mengatakan, total tagihan yang diajukan pekerja kepada kurator mencapai Rp15,5 M. Tagihan itu sudah diajukan pada 7 September 2023, namun ada revisi karena tagihan yang diajukan harus detail dan terinci. Artinya, tagihan yang diajukan harus detail per seorangnya.

“Sudah dilakukan kemarin dan totalnya mencapai Rp15,5 M. Tapi kemarin masih ada revisi, karena data pengajuan tagihan itu harus rinci dan detail per seorangnya,” kata Dwi, Senin (18/9/2023).

Dwi juga menjelaskan, pada tagihan awal untuk pekerja di PT Bokor Mas mencapai Rp10,6 M dari 382 pekerja. Sementara di PT Pura Perkasa Jaya mencapai Rp4,9 M untuk 191 pekerja. Ia memperkirakan, nilai tagihan itu bisa bertambah setelah ada revisi. Rencananya, revisi tagihan akan diajukan ke kurator maksimal pada 19 September 2023.

“Besaran tagihan antara PT Bokor Mas dan PT Pura Perkasa Jaya itu berbeda. Revisi tagihan itu akan diajukan maksimal besok, karena batas akhir pengajuan ke kurator pada 21 September 2023,” jelasnya.

Perlu diketahui, pada 28 Agustus 2023 yang lalu di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dinyatakan bahwa PT Bokor Mas dan PT Pura Perkasa Jaya pailit. Sehingga, ratusan pekerja terkena pemutusan hubungan kerja. Ada beberapa hak yang wajib diterima pekerja, seperti pesangon dari perusahaan hingga BPJS Ketenagakerjaan.***

Pewarta : Sukidi

Editor : Riska

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!