godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Sabtu , September 25 2021
Home / Investigasi / Program PTSL Dari Jokowi, Di Desa Mancar Jombang, Dijadikan Lahan Pungli
Kantor Kades Mancar

Program PTSL Dari Jokowi, Di Desa Mancar Jombang, Dijadikan Lahan Pungli

NusantaraPosOnline.Com, JOMBANG-Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021 dari Presiden Joko widodo, di desa Mancar, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa timur, dijadikan ajang pungutan liar (Pungli) oleh Pemerintah desa setempat dan 9 panitia PTSL desa setempat.

Pasalnya Pemerintah desa dan panitia PTSL desa mancar, mematok biaya Rp 260.500 / bidang kepada pemohom sertifikat tanah melalui program PTSL. Padahal untuk wilayah pulau Jawa dan Bali, Pemerintah desa / Kelurahan hanya diperbolehkan memungut biaya Rp 150 ribu / bidang, kepada warga pemohon sertifikat PTSL. Jadi ada kelebihan pungutan atau  ada Pungli Rp 110.500 / bidang.

Menurut AM (40) warga Desa Mancar, mengatakan tahun 2021, desa Mancar mendapat bantuan (jatah) 2000 sertifikat program PTSL atau yang dikenal oleh masyarakat program sertifikat tanah gratis dari Joko widodo.

Posko tempat pendaftaran persiapan PTSL desa Mancar.

“Program PTSL ini dilaksanakan melalui BPN (Badan pertanahan nasional) Jombang. Disebut sertifikat gratis, karena pemerintah tidak memungut biaya sepeserpun dari warga (pemohon). Pemohon cuma hanya dipungut biaya penyiapan dokumen, pembelian patok tanah, dan biaya oprasional petugas Kelurahan / Desa. Besarnya biaya untuk pulau Jawa Rp 150 ribu. Nah program PTSL ini didesa Mancar, malah dijadikan ladang Pungli oleh Pemdes dan 9 orang panitia PTSL, pemohon malah ditarik biaya Rp 260.500 / perbidang. Jadi ada kelebihan atau ada Pungli Rp 110.500 / bidang.” Kata AM, Jum’at (23/7/2021).

AM menjelaskan, jika dihitung total uang haram hasil pungli yang dikumpulkan Pemdes Mancar dan 9 panitia PTSL desa Mancar, dari program PTSL ini bisa mencapai Rp 221 juta (Rp 110.500 x 2000 /bidang tanah = Rp 221 juta).

“Hal ini sangat membebani masyarakat, apalagi saat ini masa pandemi Covid-19. Warga banyak yang kesulitan untuk cari makan. Ini betul-betul kebijakan yang tak punya hati nurani.” Ujarnya.

Ia menambahkan, tak hanya itu, pemohon sertifikat juga masih harus mengeluarkan uang lagi untuk pengurusan surat-surat tanah di Kantor Kades Mancar. “Untuk mengajukan sertifikat PTSL warga membutuhkan surat-surat di kantor desa, misalnya surat keterangan atau asal usul tanah, petok tanah dll. Saat pengurusan surat-surat tanah didesa kadang warga masih keluar uang untuk servis perangkat desa dan Kades. Padahal Kepala desa dan perangkat desa sudah digaji, dan sudah mendapat tanah bengkok, mereka wajib melayani warganya, tidak boleh memperjual belikan pelayanan kepada warganya.”  Kata AM.

AM juga membeberkan, Pungli program PTSL di desa Mancar, ini berawal April 2021 lalu, perangkat desa dan 9 orang panitia PTSL desa Mancar, gencar memasang bener, spanduk, dan pengumuman dikantor desa dan di pos kamling.

Intinya dalam bener, spanduk, dan pengumuman tersebut, bertuliskan sosialisasi bahwa desa Mancar membuka pendaftaran sertifikat PTSL melalui panitia PTSL desa Mancar. Tarif atau biaya pendaftaran Rp 260.500 / bidang. Selanjutnya warga banyak yang mendaftar ke pantia PTSL.

“Saat ini sudah sekitar 1500 warga yang mendaftar dan dipungut biaya Rp 260.500 / bidang. Memang dalam menentukan biaya itu, Pemdes dan 9 panitia, berdalih hasil msyawarah desa (Musdes) 13 April 2021. Cuma saya tidak tahu kapan dan siapa saja yang diundang Musdes tersebut.” Tegas AM.

Hal yang hampir senada dikatakan, BK warga setempat, mengatakan pungutan biaya pendaftaran Rp 260.500 / bidang sangat memberatkan warga. “Saya dan keluarga saya yang lainya, sangat keberatan karena ekonomi keluarga sedang sulit, untung saja saya tidak bunuh diri karena sulit cari makan dan cari pekerjaan dimasa corona ini. Padahal menurut orang-orang LSM biaya pendaftaran sertifikat PTSL cuma Rp 150 ribu. Tapi kok didesa mancar malah kami dipungut biaya Rp 260.500 / bidang.  Jadi rakyat ini bingung, mau percaya kesiapa lagi.” Kata BK.

Sementara itu, Kordinator Lsm Aliansi rakyat anti korupsi (Lsm Arak) Safri Nawawi, mengatakan,  program  PTSL adalah program pemerintah pusat, yang dilaksanakan melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program ini digratiskan kepada masyarakat.

“Program PTSL ini sering dimanfaatkan oleh Pemerintah desa, dan panitia PTSL di Desa / Kelurahan, untuk melakukan Pungli kepada warga. Sudah banyak Kades, perangkat desa, dan panitia PTSL yang masuk penjara, karena melakukan Pungli PTSL.”  Kata Safri. Sabtu (24/7/2021).

Menurut Safri, agar praktek Pungli ini tidak terjadi lagi pada program PTSL, pemerintah pusat pada tanggal 22 Mei 2017 lalu telah mengeluarkan aturan berupa SKB (Surat keputusan bersama) tiga menteri, yakni Menteri Agraria dan Tata ruang / Kepala BPN; Menteri dalam negeri (Mendagri); Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri PDTT), Nomer 25 / SKB / V / 2017; Nomer 590-31674 tahun 2017; Nomer 34 tahun 2017. Yang mengatur tentang pembiayaan persiapan program PTSL.

“Dalam SKB tersebut sudah diatur secara tegas dan jelas, biaya persiapan program PTSL untuk pulau Jawa hanya Rp 150 ribu / bidang. Jadi jika ada pemerintah desa atau panitia PTSL di Desa / Kelurahan di pulau Jawa memungut biaya diatas Rp 150 ribu / bidang, itu adalah Pungli.” Tegas Safri.

Safri menegaskan, bahwa pungutan yang dilakukan Pemdes Mancar, dan 9 panitia PTSL desa Mancar, yang memungut biaya Rp 260.500 / bidang, itu jelas-jelas adalah praktek Pungli. Seharusnya penegak hukum di Jombang atau Saber Pungli bergerak cepat, menangkap Kades dan panitia PTSL desa Mancar.

Ia menegaskan, sebenarnya besarnya biaya persiapan pendaftaran PTSL yang boleh dipungut oleh Pemeerintah desa dan panitia PTSL di Kabupaten Jombang,  juga diatur secara jelas dan tegas oleh Peraturan Bupati Jombang Nomer 8 tahun 2020 tentang pelaksanaan PTSL melalui dana masyarakat di Kabupaten Jombang. Dalam Perbub ini juga sudah secara tegas dan jelas bahwa biaya persiapan pendaftaran PTSL di kabupaten Jombang sebesar Rp 150 ribu / bidang.

Contoh bener yang terpasang di tempat-tempat strategis di desa Mancar, yang menjelaskan biaya pendaftaran PTSL Rp 260.500 / bidang, dalam Bener tertara Tanda tangan Kades dan ketua panitia PTSL.

“Jadi dalam Perbub Jombang, juga sudah ditetapkan biaya yang boleh dipungut kepada warga hanya Rp 150 / bidang. SKB Tiga menteri, dan Perbub Nomer 8 tahun 2020 sampai hari ini masih berlaku. Saya berharap penegak hukum, segera menangkap kades dan panitia PTSL desa Mancar. Kasian rakyat kalau dikibuli seperti ini.” Tegas Safri.

Safri menambahkan, Memang Pemdes dan panitia PTSL desa Mancar, dalam menuturkan pungutan biaya persiapan PTSL  sebesar Rp 260.500 / bidang. Berdalih hasil Musdes Mancar tanggal 13 Apri 2021 lalu.

Perlu kami tegaskan sesuai hierarki perundang-undangan di Indonesia, Suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, jika terjadi maka akan batal demi hukum.

“Dengan demikian kesepakatan atau aturan yang dibuat Pemdes dan panitia PTSL Desa Mancar, melalui Musdes 13 April 2021 lalu yang menetapkan biaya PTSL sebesar Rp 260.500 / bidang, hal ini jelas bertentangan dengan SKB tiga Mentri dan Perbub Jombang Nomer 8 tahun 2020. Jadi Secara akademik, dengan mudah bisa kita sebut hasil kesepakatan Musdes Desa Mancar 13 April 2021 lalu bisa juga batal demi hukum, ada tapi tidak bisa diberlakukan.”  Ujarnya.

Safri menambahkan, jadi kebijakan Pemdes Dan panitia PTSL desa Mancar melakukan pungutan Rp 260.500 / bidang kepada warganya tidak ada dasar hukumnya. “Oleh karena itu kami berharap kepada Penegak hukum segera menangkap Kades Mancar dan 9 panitia PTSL desa mancar, karena sudah jelas-jelas melakukan praktek Pungli.”  Tegas Safri.

Terkait masalah ini Kades mancar, Nur Prastyo, beberapa kali hendak dimintai klarifikasi, sedang tidak ada dikantor desa. Hingga berita ini diturunkan NusantaraPosOnline.Com masih berusaha meminta klarifikasi dari Nur Prastyo.

Sementara itu dari hasil pantauan dilapangan, sejak bulan April 2021, di kantor desa Mancar banyak terpasang bener yang bertuliskan biya pendaftaran PTSL didesa mancar Rp 260.500 / bidang. Sedikitnya ada 4 bener berukuran besar dipasang dikantor kades Mancar.

Tak hanya itu bener tersebut juga dipasang di tempat-tempat strategis diperempatan, di pos kamling, dan bener tersebut juga terdapat tanda tangan Kades Mancar Nur Prastyo, dan ketua panitia PTSL Sarji SPd. (Rin/Why)

Check Also

Gapero Jatim Tolak Rencana Kenaikan Cukai Rokok

SURABAYA, NusantaraPosOnline.Com-Sejumlah pelaku industri hasil tembakau (IHT) yang tergabung dalam Gabungan Perusahaan Rokok (GAPERO) Jawa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!