Investigasi

Proyek RASS Rp 5 Milyar Kemenhub Jadi Lahan Korupsi, Lsm Arak Siapkan Langkah Hukum

×

Proyek RASS Rp 5 Milyar Kemenhub Jadi Lahan Korupsi, Lsm Arak Siapkan Langkah Hukum

Sebarkan artikel ini
Direktur Pembinaan keselamatan, Dirjen PHD, Kemenhub RI, Ahmad Yani

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Proyek Implementasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) tahun 2017 yang dibiayai dari APBN 2017 sebesar Rp 5 Milyar, berlokasi dikota Kediri Jawa Timur, terus menjadi sorotan Lsm Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Lsm ARAK) Jawa timur.  Pasalnya proyek tersebut diduga telah terjadi praktek korupsi.

“Kami sedang menyiapkan langkah hukum agar pihak-pihak yang terkait kasus dugaan korupsi proyek RASS 2017 di Kota Kediri tersebut. Segera dipanggil dan diperiksa aparat penegak hukum di Jawa timur. Kami menyakini proyek tersebut telah menjadi lahan korupsi oknum-oknum pejabat dilingkungan Satuan kerja (Satker) Direktur pembinaan keselamatan,  Direktorat Jendral Perhubungan darat (Dirjen PHD), dan rekanan.” Kata Safri, Kamis (31/5/2018).

PEMBOROSAN ANGGARAN : Nampak 2 buah rambu-rambu fungsinya sama berupa peringatan banyak pejalan kaki mengunakan penyebrangan, yang semuanya dibiayai dari APBD, terpasang di jalur RASS Jl Veteran. Jarak rambu-rambu tersebut hanya sekitar 2 meter.

Kami akan segera melaporkan Ahmad yani Direktur pembinaan keselamatan, Direktorat Jendral Perhubungan darat (Dirjen PHD) sekaligus selaku Kuasa penguna anggaran (KPA), Elsa selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Direktur CV Graha Korindo (CV GK).

Safri membeberkan, adapun materi laporan tersebut yakni adanya dugaan pengelembungan harga alias mark-up harga barang, pengondisian lelang, dan pengurangan volume pekerjaan, dll.

“Informasi yang kami terima bahwa calon pemenang lelang sudah ada sebelum proyek dilelang. Dan kami menduga ada praktek mark-up besar-besaran pada proyek tersebut. Oleh karena itu kami pastikan akan melaporkan kasus ini sesegera mungkin.” Tegas Safri.

Disinggung masalah kapan kasus ini dilaporkan kepenegak hukum ?

“Kami masih melengkapi data sebab, yang akan kami laporkan bukan hanya proyek RASS 2017 di kota Kediri, saja. Tapi ada juga Proyek RASS 2017 di Kota Malang, dan Proyek RASS 2016 di Kota Blitar. Untuk laporan dan data proyek RASS di Kota Kediri, semuanya sudah siap. Namun kami masih menunggu data dari anggota kami yang ada di Kota Malang, dan Kota Blitar. Jadi laporan ini cuman menunggu data dari Malang dan Blitar.” Kata Safri.

Bangunan Halte proyek RASS 2017 Kemenhubyang lengkap dengan rambu-rambu pemberhentian mobil Bus. Padahal dijalur ini tidak dilewati angkutan umum, atau bus. Malah halte yang dibangun, menjadi tempat berjualan Es cendol, oleh PKL.

Masih menurut Safri, data dari Malang dan Blitar, belum kami terima semua. Karena anggota kami di sana butuh waktu untuk menghitung satu persatu rambu-rambu proyek RASS dan memperjelas sumber pendanaannya.

“Anggota kami butuh waktu untuk menghitung satu-persatu rambu-rambu perlengkapan RASS tersebut, dan harus memperjelas sumber pendanaannya dari APBN atau dari APBD. Agar bisa  menghitung berapa potensi kerugian Negara dalam proyek RASS tersebut.” Kata Safri

Masih menurut safri, kami tarjetkan beberapa hari lagi laporan kami sudah masuk ke aparat penegak hukum di Jawa timur. kata Safri.

Diberitakan sebelumnya, Lsm Arak menilai ada dugaan mark-up anggaran pembelian rambu-rambu perlengkapan proyek RASS Kota Kediri.

Pada hari Senin (21/5/2018) Lsm Arak telah melakukan survai harga di dua perusahaan di Jawa Timur, yaitu di CV WJ Blitar, dan CV MY  Kediri, yang memproduksi (membuat) rambu-rambu lalu lintas. Untuk mengetahui harga pasaran rambu-rambu perlengkapan RASS.

Adapun contoh dugaan mark-up harga tersebut misalnya : Harga Lampu Plican crossing, dipasaran Jawa timur hanya kisaran harga Rp 25 juta / unit. Tapi pada proyek RASS Kemenhub dianggarkan kisaran Rp 80 juta / unit. Untuk harga lampu Crossing dipasaran Jawa timur hanya kisaran harga Rp 23 juta / unit, tapi oleh Kemenhub dianggarkan kisaran Rp 50 juta lebih/ unit.

Bangunan Halte proyek RASS 2017 Kemenhubyang lengkap dengan rambu-rambu pemberhentian mobil Bus. Padahal dijalur ini tidak dilewati angkutan umum, atau bus. Malah halte yang dibangun, menjadi tempat berjualan Es cendol, oleh PKL.

Bukan hanya Lsm Arak menemukan adanya pengurangan volume pekerjaan. Rambu-rambu perlengkapan RASS yakni : Rambu peringatan Larangan kecepatan maksimal; Rambu peringatan banyak pejalan kaki mengunakan penyebrangan; Rambu petunjuk penyebrangan pejalan kaki; Rambu petunjuk pemberhentian Bus; dan Rambu batas akhir kecepatan. Hanya kisaran 20% yang dibiayai dari APBN 2017 (Proyek RASS), sedangkan 80 % rambu-rambu perlengkapan mengunakan rambu-rambu yang dibiayai dari APBD 2017.

Sebenarnya proyek RASS rambu-rambunya sudah dianggarkan satu paket. Tapi kenyataan dilapangan rambu-rambu RASS 2017 Kemenhub yang berlokasi di kota Kediri, banyak yang mengunakan rambu-rambu yang dibeli dari APBD 2017. Oleh karena itulah kontraktor CV GK dan Kemenhub ada dugaan telah mengurangi volume pekerjaan yang dibiayai dari APBN 2017. Lalu anggaran proyek RASS yang berasal dari APBN dikemanakan oleh Kemenhub dan CV GK.

Lsm Arak mengangap proyek RASS dikota Kediri, terkesan asal-asalan, dari temuan Lsm Arak terdapat proyek RASS dibangun dijalur yang tidak dilewati angkutan umum atau bus Sekolah. Sehingga halte (silter) yang dibangun dijalur tersebut tidak berfungsi, hanya dijadikan tempat berjualan Es Cendol oleh PKL. Padahal seharusnya proyek RASS dibangun di jalur kendaraan yang terintegrasi dengan angkutan umum.

Yang lebih parah lagi, informasi yang diterima Lsm Arak bahwa pekerjaan proyek RASS tersebut oleh CV GK disubkontrakan (Subtenderkan) dengan salah satu perusahaan pembuat rambu-rambu lalu lintas. Proyek ini minim pengawasan, dan Elsa PPK proyek ini juga tidak pernah memunculkan batang hidungnya saat proyek dikerjakan.

Dengan adanya indikasi mark-up dan pengurangan Volume, hasil pekerjaan CV GK di lapangan tidak sebanding  dengan uang APBN 2017 yang dikuras untuk proyek RASS Kota Kediri. Pekerjaan dilapangan diperkirakan hanya kisaran Rp 2 milyar. Sedangkan Kemenhub menganggarkan Rp 5 milyar. Kuat dugaan sisa uang tersebut dibuat bancaan para pejabat dilingkungan Kemenhub.

Dari hasil penelusuran NusantaraPosOnline.Com, pekerjaan proyek RASS tersebut, dilapangan hanya kisaran senilai Rp 2 milyar. Sedangkan sisanya kuat dugaan dibuat bancaan pejabat dilingkungan Kemenhub RI dan CV GK selaku rekanan.

Sedangkan kondisi halte-halte proyek RASS, sudah tidak terurus, besi-besi mulai berkarat, cat mulai kusam, kotor, dan bau pesing (bau air kencing). Bahkan ada halte yang sejak dibangun hanya ditempati pedagang Es Cendol, yang dibangun dijalur yang tidak terintegrasi dengan jalur angkutan umum atau bus Sekolah.

Bukan hanya itu lampu-lampu yang ada di halte saat ini sudah tidak ada yang menyala. Menurut warga sekitar, lampu halte tersebut hanya menyala beberapa hari setelah dibangun, kemudian sampai hari ini rusak dan tidak pernah menyala lagi.

Proyer RASS 2017 di kota Kediri adalah milik Satuan kerja (Satker) Direktur pembinaan keselamatan (Dit Pembinaan keselamatan), Dirjen PHD Kemenhub RI, dibiayai dari APBN 2017 sebesar Rp 5 milyar. Proyek tersebut dimenangkan CV GK dengan nilai kontrak Rp 4.847.575.000.

Terkait hal tersebut sampai berita ini diturunkan NusantaraPosOnline.Com masih berusaha mengkonfermasi Direktur  Pembinaan keselamatan, Dirjen PHD, Kemenhub RI, Ahmad Yani, dan Elsa selaku PPK kegiatan Implementasi RASS kota Kediri. (rin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!