godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Jumat , Januari 22 2021
Home / Daerah / PT Kaha Global Group, Penjual Tanah Kavlingan Didemo Konsumen

PT Kaha Global Group, Penjual Tanah Kavlingan Didemo Konsumen

GRESIK, NusantaraPosOnline.Com-Puluhan warga desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik menggeruduk kantor PT Kaha Global Group (KGG) Jl Raya Bulurejo, Kecamatan Benjeng. Mereka mendesak Bos PT KGG sebagai penjual tanah kavling tersebut mengembalikan seluruh uang konsumen.

Ujuk rasa tersebut dipicu karena konsumen merasa telah ditipu oleh pihak PT KGG lantaran sudah bertahun-tahun hingga sampai saat ini, belum ada penyerahan lahan kepada pembeli.

Meski dibulan puasa dan cuaca panas, para pembeli tanah tetap bersemangat unjuk rasa ke kantor PT KGG dengan membentangkan spanduk. Mereka menuntut segera diberi kejelasan status jual beli lahan kavling. Mereka juga membentangkan poster yang bertuliskan pengembalian uang.

Sebab, ada beberapa pembeli yang sudah membayar lunas sejak 2016, dan ada yang masih mengangsur.

Harga tanah kavling yang ditawarkan PT KGG kisaran hanya Rp 30 juta – Rp 35 juta / kavling, ukuran 6X14 meter. Dari harga itu, warga ada yang membeli 10 kavling dan ada yang hanya satu kavling.

“Pada Maret 2017 saya bersama saudara membeli 10 kavling. Rencana pembelian lahan kavling itu untuk investasi dan digunakan untuk tempat tinggal bersama saudaranya. Tapi sampai saat ini belum tahu posisi tanah kavling itu. Padahal saat ini lahannya masih sawah tapi sudah dijual oleh PT KGG,” kata Sujianto, warga Jatirembe, Kecamatan Benjeng, Kamis (24/5/2018).

Karena sampai saat ini tidak ada kejelassan lokasi kavling. Oleh karena itu saya meminta PT KGG segera kembalikan uang saya Rp 350 juta.

“Sebelumnya kami pernah minta uang pembeli di kembalikan, namun kami hanya diberi janji dan janji bohong, sehingga kami akhirnya demo ini, bahkan kami berencana akan mempolisikan pihak PT KGG” katanya.

Hal senada juga sampaikan Sahrin, ia mengaku sejak 2016 lalu sudah membeli tanah kavling kepada PT KGG sebanyak satu kavling seharga Rp 30 juta. Namun sampai saat ini belum bisa dibangun sebab lahan tanah kavling masih berupa sawah dan masih ditanami padi.

“Sampai saat ini pembagian tanah kavlingnya tidak jelas. Saya terpaksa minta uang kembali,” katanya.

Terkait hal tersebut, Wagiman selaku kuasa hukum PT KGG mengatakan bahwa pihak PT KGG tidak berniat membohongi pembeli lahan tanah kavling.

Tapi karena terbentur peraturan pemerintah bahwa lahan tersebut merupakan lahan pangan pertanian berkesinambungan (LP2B) sehingga PT KGG tidak bisa membagi lahan kavling tersebut.

Oleh pihak manajemen PT KGG telah menyediakan lahan pengganti di Desa Ngembung Kecamatan Cerme. Di mana lokasi itu lebih strategis. Namun, tetap menunggu persetujuan pembeli.

“Kami tidak bermaksud menipu pembeli. Kami sudah menyiapkan lahan pengganti jika pembeli bersedia pindah tempat lahan kavling. Lahan itu lebih strategis dekat dengan kota dan jalan tol. Dan jika pembeli tidak bersedia pindah, kami bersedia mengembalikan uang pembeli 100 persen,” kata Wagiman.

Wagiman menambahkan bahwa jumlah pembeli tanah kavling hanya sekitar 67 orang. Namun, mereka ada yang membeli lebih dari satu tanah kavling sehingga total dana yang harus dikembalikan juga banyak.

“Kita secara bertahap bisa mengembalikan uang user. Tapi mereka terlanjur rame-rame menuntut uang pengembalian itu,” katanya.

Dalam unjuk rasa itu, dijaga ketat aparat polisi dan TNI. Sehingga suasana tetap aman dan lancar. Arus lalu lintas juga tetap lancar.

Ditempat terpisahh hal ini juga mendapat tangapan dari Nurhadi, coordinator Lsm Aliansi rakyat anti korupsi (Lsm Arak) cabang Gersik, PT KGG seharusnya sudah mengerti aturan bahwa bahwa penjualan tanah kavling harus dilengkapi izin misalnya : Izin pemanfaatan ruang (IPR), kalau lahan pertanian atau sawah harus ada izin pengeringan dari BPN, harus ada keterangan rencana Kabupaten (KRK) tampai ijin-ijin itu dipastikan tanah tidak bisa dilakukan alih kepemilikan.

“Saya pastikan tanah kapling sawah yang tidak ada IPR, ijin pengeringan sertifikatnya tidak bisa dilakukan pemecahan sertifikat induk kepada pembeli kavling. Bukan hanya itu tanpa IPR juga tidak bisa diterbitkan IMB. Jadi kami sangat menyayangkan ulah PT KGG  tidak mengantongi ijin sudah nekat jual tanah kavlingan kepada masyarakat. Itu jelas penipuan, tidak mungkin bos PT KGG tidak tahu aturanya” Ujar Nurhadi.

Nurhadi menambahkan, tanah kavling sawah kalau sudah lebih dari 10 kapling, wajib punya IPR karena perlu terintegrasi dengan tata ruang Pemkab. Jadi tidak mungkin sertifikat tanah bisa dilakukan pemecahan menjadi sertifikat atas nama para pembeli tanah kavling kalau tidak ada IPR.

“Saya minta masyarakat hati-hati kalau beli tanah kapling sawah, sebaiknya tanyakan dulu sebelum membeli. Jangan sampai nanti tidak bisa tidur setelah membeli tanah kapling bodong. Sebaiknya bertanya-tanya dulu  status tanah, tanyakan kelengkapan izin, dan tanyakan biaya pemecahan dibebankan ke siapa.  Bila perlu jangan mau membayar lunas, kalau sertifikat tanah pemecahan belum keluar. Agar tidak ketipu.” Tegas Nurhadi.

Kami berharap Pemkab Gresik, dan aparat penegak hukum menindak tegas PT KGG supaya kejadian ini tidak terulang terus menerus. Bila perlu PT KGG dibubarkan.

“Dan saya berharap kepada para pembeli tanah kavling PT KGG jangan cuman minta uang kembali, apalagi dikembalikan dengan cara menyicil. Bilaperlu korban minta uang gantirugi selama uang dinikmati PT KGG. Ini jelas-jelas penipuan.” Tutur Nurhadi. (ags)

Check Also

Jembatan Bambu Rp 200 Juta Di Ponorogo, Mendadak Viral

PONOROGO, NusantaraPosOnline.Com-Proyek pembangunan jembatan Tukung Desa Bulak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa timur, ramai menjadi sorotan dan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!