Subsidi BRT Kemenhub RI, Jurusan Purbaya – Porong Tahun 2016 Di Dikorupsi

Bus BRT bantuan Kemenhub RI yang dibeli tahun 2014, melayani trayek Terminal Purbaya – Terminal Porong. Foto diambil Desember 2016 lalu.

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Anggaran subsidi angkutan umum bus rapit transit (BRT) jurusan Terminal Purbaya – Terminal Porong,  sebesar Rp 1.797.300.000 yang bersumber dari Perubahan Anggaran pendapatan dan belanja Negara (P-APBN) tahun 2016, di Kementrian Perhubungan (Kemenhub) diduga kuat jadi bancaan.

Koordinator Lsm Rakyat anti korupsi (Lsm Arak) Safri nawawi, ia mengatakan pada P-APBN tahun 2016 lalu Kemenhub RI, melalui Subdit Angkutan orang, Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menganggarkan subsidi untuk pengoperasian 30 unit BRT jurusan Terminal Purbaya – Terminal Porong sebesar Rp 1.797.300.000, dan biaya pengawasan sebesar Rp 36.000.000.

“Anggaran sebesar Rp 1.797.300.000 untuk subsidi pengoperasian 30 BRT selama dua bulan atau 60 hari. Subsidi pengoperasian 30 BRT tersebut dengan perincian setiap hari 180 rit, setiap 1 rit diangarkan subsidi sebesar  Rp 166.414.  Jadi  jika dihitung 180 rit /hari x 60 (2 bulan) = 10.800 rit. Artinya 10.800 rit x Rp 166.414 (susidi per rit) = 1.797.271.000, kemudian di P-APBN 2016 dibulatkan menjadi Rp 1.797.300.000.”  Kata Safri, Selasa (13/11/2018).

Safri, menilai anggaran subsidi sebesar Rp 1.797.300.000  untuk 30 BRT tersebut mengada-ada, mengunakan data ngawur, tidak sesuai dengan data dilapangan. Karena kenyataan dilapangan BRT yang beroperasi hanya 10 unit BRT. Lalu jatah subsidi 20 unit BRT dikemanakan oleh Dirjen perhubungan darat.

“Subsidi tersebut cair sekitar akhir November 2018. Dari pantauan kami sejak Juli 2016 – Mei 2018 hanya 10 unit BRT yang beroperasi. Kami menduga jatah subsidi 20 BRT tersebut dikorupsi. Karena saat dianggarkan jelas-jelas untuk 30 unit BRT bahkan lengkap dengan nomer Polisi BRT yang disubsidi. Seharusnya kalau hanya 10 BRT yang beroperasi, ya 10 BRT saja yang disubsidi, BRT yang nganggur tidak perlu disubsidi. Data yang digunakan Dirjen perhubungan darat, untuk menganggarkan subsidi mengunakan data Ngawur.” Tegas Safri.

Bus BRT bantuan Kemenhub RI yang dibeli tahun 2014 yang kondisinya sudah memprihatinkan. Foto diambil Desember 2016 lalu.

Safri mengaku tidak habis pikir, kok bisa 20 BRT yang tidak beroperasi ikut dianggarkan diberi subsidi.

“Dirjen perhubungan darat, pura-pura tidak tahu, atau memang mereka sengaja menganggarkan subsidi BRT untuk bancaan, diakhir tahun 2016. Dalam anggaran tertulis dengan jelas subsidi untuk 30 BRT selama 2 bulan (60 hari), padahal dilapangan hanya 10 BRT yang beroperasi. Ada dugaan sengaja merekayasa anggaran tersebut. Akibanya ada potensi kerugian Negara kisaran  Rp. 599.100.00, itu belum termasuk kerugian biaya pengawasan. Ini harus diusut oleh penegak hukum.” Kata Safri.

Angaran subsidi tersebut, diangarkan pada Subdit angkutan orang, Dirjen Perhubungan darat, saat itu yang menjabat Kasubdid angkutan orang adalah Ahmad yani, ATD, MT, yang sekarang Ahmad yani, menjabat sebagai Direktur angkutan dan multi moda, Dirjen perhubungan darat.

“Ahmad yani, orang yang paling bertangung jawab, oleh karena itu kami berharap aparat penegak hukum segera memanggil dan memeriksa Direktur angkutan dan multi moda, Dirjen perhubungan darat Ahmad yani (Mantan Kasubdit angkutan orang).” Tegas Safri.

Bus BRT bantuan Kemenhub RI yang dibeli tahun 2014 yang sudah rusak dan tidak beroperasi tapi masih diberi subsidi pengoperasian oleh Kemenhub RI. Foto diambil Desember 2016 lalu.

Safri juga menjelaskan, guru yang paling baik adalah belajar dari pengalaman, pejabat Dirjen  perhubungan darat mungkin sudah pikun, sebab tahun tahun 2014 lalu Dirjen perhubungan mengaggarkan APBN 2014 sebesar Rp 37,5 milyar, untuk pengadaan 30 unit BRT. 30 BRT tersebut  untuk diberikan kepada Pemkot Surabaya. Namun bantuan 30 BRT dari Kemenhub RI, yang sudah terlanjur dibeli tersebut ditolak oleh Wali kota Surabaya Tri Rismaharini. Selanjutnya 30 BRT tersebut akhirnya dipaksakan diberikan ke Perum DAMRI Surabaya. Oleh Kemenhub RI dan Perum DAMRI Surabaya, 30 BRT tersebut dipaksakan beroperasi di Sidoarjo.

“Ini sebagai bukti, dari awal munculnya anggaran pembelian 30 BRT untuk Surabaya pada APBN 2014 lalu, sudah dipaksakan oleh Oknum-oknum di lingkungan Dirjen Perhubungan darat.  Kalau tidak dipaksakan tidak mungkin bantuan 30 BRT ditolak oleh wali kota Surabaya. Seharusnya Dirjen perhubungan darat belajar dari pengalaman itu, bukan malah pada P-APBN 2016 mengeluarkan anggaran subsidi dengan data-data yang ngawur.”  Ucap Safri.

Safri menambahkan, pembelian 30 unit BRT untuk kota Surabaya, pengadaan (pembelian) melalui Satuan kerja (Satker) Bina system transportasi perkotaan (BSTP), Dirjen Perhubungan Darat, saat itu dijabat oleh Ir Joko Sasono, dan saat ini Joko Sasono menempati jabatan Sekertaris Jendral Kemenhub RI.

“Sejak tahun 2014 pembelian 30 unit BRT tersebut sudah bermasalah. Tahun 2016  Kemenhub kembali mengunakan data-data ngawur, untuk menganggarkan subsidi pengoperasian 30 BRT tersebut.” Ucap Safri.

Safri menambahkan, pembelian (pengadaan) 30 unit BRT ini juga dipusatkan di Kemenhub RI, padahal, ini akan menambah beban APBN untuk biaya pengiriman Bus. Ini namanya pemborosan anggaran.

Mantan Kasubdit Angkutan Orang, Ahmad Yani, ATD, MT (Sekarang menduduki jabatan Direktur angkutan dan multi moda)

Dari penelusuran NusantaraPosOnline.Com, pada LPSE Kementrian perhubungan RI, pada APBN 2014 lalu Satker BSTP Dirjen Perhubungan darat, menganggarkan Rp 36,5 milyar, untuk Pengadaan 30 Bus BRT Untuk Surabaya Metropolitan Area. Namun setelah 30 unit BRT tersebut dibeli, bantuan malah ditolak oleh wali kota Surabaya Tri Rismaharini. Selanjutnya 30 BRT tersebut akhirnya diserahkan ke Perum DAMRI Surabaya, dan dikelolah oleh Perum DAMRI. Oleh perum DAMRI terpaksa dioperasikan di Sidoarjo Jawa timur.

Ini seakan membuktikan kepada pablik bahwa pembelian 30 unit BRT untuk kota Surabaya, tersebut bukan berdasarkan kebutuhan dilapangan, tapi berdasarkan kepentingan oknum-oknum pejabat dilingkungan Kemenhub RI. Mungkin saja ada oknum-oknum pejabat Kemenhub yang merangkap menjadi sales Bus BRT, semakin banyak menjual bus BRT semakin banyak komisi yang diterima ? (Rin/Bd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!