godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Selasa , November 24 2020
Home / Hukrim / Terima Suap Dari PT Manira Arta Mandiri, Jaksa TP4D Di Yogyakarta Divonis 4 Tahun
Jaksa fungsional sekaligus anggota TP4D Kejari Yogyakrta Eka Safitra

Terima Suap Dari PT Manira Arta Mandiri, Jaksa TP4D Di Yogyakarta Divonis 4 Tahun

YOGYAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Eka Safitra, seorang Jaksa fungsional sekaligus anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta, dijatuhi vonis hukuman 4 tahun pidana penjara, dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta.

Informasi diperoleh, Kamis (21/5/2020), dalam persidangan majelis hakim menyatakan Eka terbukti menerima suap terkait proyek rehabilitasi saluran air bersih di Jalan Dr Supomo, Yogyakarta yang dilelang Dinas PU, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019.

“Menyatakan terdakwa Eka Safitra secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Ketua Majelis Hakim Asep Permana saat membacakan amar putusan terhadap Eka Safitra dalam sidang melalui konferensi video, Rabu, (20/5/2020).

Eka bersama Satriawan Sulaksono selaku jaksa pada Kejari Surakarta (Solo) terbukti menerima suap dengan total sejumlah Rp 221.740.000 dari Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (Mataram) Gabriella Yuan Anna Kusuma.

Uang tersebut merupakan realisasi dari total komitmen fee 5 persen atas proyek pekerjaan rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) Jalan Supomo CS di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta Tahun Anggaran (TA) 2019 yang dimenangkan oleh Gabriella menggunakan bendera perusahaan PT Widoro Kandang.

Hukuman terhadap Eka lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut KPK yang menuntut Eka untuk dihukum 6 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan.

Hakim menyatakan Eka terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Dalam perkara yang sama, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan pidana penjara serta denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan terhadap Satriawan Sulaksono.

Putusan terhadap Satriawan lebih rendah dari tuntutan Jaksa yang menuntut Satriawan dihukum 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Atas putusan tersebut, kedua terdakwa menyatakan pikir-pikir. Sedangkan Jaksa Penuntut KPK langsung menyatakan banding. “Dengan alasan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat terkait perbedaan pasal yang terbukti,” Kata Jaksa Wawan.

Sebagai informasi, TP4D dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang antara lain dimaksudkan meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan.

Namun, TP4D pada praktiknya justru banyak terlibat dalam kasus suap proyek, hal ini menjadi sorotan dan dikeluhkan masyarakat. Misalnya seperti yang dilakukan Eka Safitri. Ia diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan imbalan dari proyek yang ia awasi.

Namun pada Desember 2019 lalu, TP4D baik di tingkat Pusat maupun di daerah dibubarkan oleh Kejaksaan Agung. (Edy)

Check Also

Korupsi DD, Kades Sumberkradenan Ahmad Zaini Ditahan Kejari Malang

MALANG, NusantaraPosOnline.Com-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang menahan Kepala Desa (Kades) Sumberkradenan, Kecamatan Pakis, Ahmad Zaeni. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!