Hukrim  

Hakim PN Jombang Tolak Praperadilan MSAT Putra Kiai Ploso Tersangka Pencabulan

Suasana sidang hari ke 5 praperadilan MSAT tersangka pencabulan, digelar di PN Jombang. Dengan agenda pembacaan putusan. Kamis (27/1/2022).

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jombang Dodik Setyo Wijayanto menolak permohonan praperadilan yang dilayangkan MSAT putra kiai Ploso Jombang yang menjadi tersangka pencabulan terhadap santri wati.

MSAT menggugat Polres Jombang, Polda Jatim, Kejari Jombang dan Kejaksaan Tinggi Jatim terkait penetapan dirinya sebagai tersangka pencabulan.

Hakim tunggal Dodik Setyo Wijayanto dalam putusannya menyebutkan, gugatan praperadilan yang diajukan oleh pemohon MSAT tidak beralasan dan menurut hukum patut ditolak.

“Mengadili, menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima. Kemudian, pemohon mengganti biaya perkara persidangan,” Kata Hakim Dodik saat membacakan putusan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jombang, Kamis (27/1/2022).

Dalam putusan itu, hakim membacakan alasan praperadilan yang diajukan pemohon. Yakni, memohon pembatalan status MSAT sebagao tersangka dalam kasus pencabulan.

Juga menjelaskan tentang adanya dua saksi dan saksi ahli yang diajukan oleh pemohon. Semua sudah memberikan keterangan di muka persidangan sebelumnya. Hakim lalu menjelaskan sejumlah dalil termohon dan sejumlah bukti yang diajukan dalam sidang praperadilan.

Hakim juga mengatakan bahwa pasal 184 KUHAP tidak mensyaratkan adanya pemeriksaan tersangka dalam penetapan tersangka. Namuan cukup dengan dua alat bukti. Dan hal itu sudah dilakukan oleh penyidik Polres Jombang. Yakni adanya pemeriksaan saksi dan hasil visum.

Soal valid dan tidaknya alat bukti tersebut, lanjut Dodik, bukan wewenang hakim praperadilan. Karena hal itu masuk dalam materi pokok perkara. Hakim juga mengupas soal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan tersangka dalam hukum acara pidana harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Namun, menurutnya, dalam amar putusannya MK tidak menegaskan pemeriksaan tersangka sebagai norma yang melekat pada pasal 184 KUHAP. “Oleh karena itu hakim berpendirian bahwa syrat pemeriksaan tersangka dalam putusan MK tersebut harus dirumuskan lebih lanjut dalam perundangan. Sehingga putusan MK itu bisa diterapkan aparat penegak hukum,” kata Dodik.

Dodik menegaskan, atas dasar itu, dalil pemohon agar status tersangka MSAT dibatalkan karena selama ini tidak pernah diperiksa penyidik, merupakan dalil yang tidak mendasar dan wajib ditolak. “Selama ada dua alat bukti, penetapan tersangka sah. Itu sesuai pasal 184 KUHAP,” ujarnya. (Why)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!