Hukrim  

Kantor DPRD Muara Enim Diobok-obok KPK, 10 Dewan Jadi Tersangka

Tim penyidik KPK usai mendatangi kantor DPRD Kabupaten Muara enim, Sumsel. Senin (27/9/2021)

MUARA ENIM, NusantaraPosOnline.Com-Setelah berhasil menjebloskan Bupati-Wakil Bupati dan Ketua DPRD, seta beberapa pejabat dilingkungan Pemkab Muara Enim kedalam bui atau penjara. Kini giliran kantor DPRD Kabupaten Muara Enim, yang berada di kawasan Islamic Center disambangi tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Senin (27/9/2021) pukul 08.30 WIB.

Kedatangan KPK ke Kantor DPRD bumi Serasan sekundang ini untuk melakukan penggeledahan mencari berkas-berkas penting yang akan dijadikan bukti pendukung kasus yang menjerat pimpinan DPRD dan 10 orang anggota DPRD Muara Enim yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugan korupsi proyek di lingkungan Dinas PUPR Muara Enim tahun 2019.

Pantauan di lapangan, rombongan penyidik KPK yang berjumlah 10 orang, mengendarai dua unit mobil, Toyota Kijang Innova Reborn BG 1513 U, BG 1253 N warna hitam dan Kijang Innova Reborn BG 1054 RA warna Silver yang dikawal oleh sejumlah anggota Polres Muara enim yang sebagian juga dilengkapi senjata laras panjang.

Rombongan KPK mulai mengobok-obok kantor DPRD Kabupaten Muara enim sejak pukul pukul 08.30 WIB. Saat memasuki, Kantor DPRD, sejumlah orang juga membawa dua koper dengan warna berbeda. Yakni, warna silper, dan hitam.

Saat melakukan penggledahan, tim KPK dibagi dua tim, menggeledah ruang kerja Komisi I, II, III dan IV serta ruang rapat Banggar dan Banmus. Awak media hanya bisa memantau perkembangan dari jauh.

Setelah 3,5 jam melakukan penggeledahan, tepatnya pukul 12.00 WIB, 10 orang tim penyidik KPK keluar gedung DPRD langsung menuju mobil dan meninggalkan kerumunan awak media.

Terkait hal tersebut Sekreratis DPRD Kabupaten Muara Enim, Lido Septontoni, ia menjelaskan, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruangan beberapa komisi dan ruang Banggar serta ruang Banmus. Dalam penggeledahan itu, kata dia, tidak ada berkas atau dokumen yang disita.

“Namun penyidik KPK meminta slip gaji 10 anggota dewan yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyerahan slip gaji 10 anggota dewan tertuang dalam berita acara,” Terang Lido.

Sementara itu, tim kuasa hukum 10 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Khoirozi, mengatakan, penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut penetapan 10 orang anggota dewan sebagai tersangka untuk mencari barang bukti. “Barang yang dilakukan penyitaan hanya 10 item,” Kata Khoirozi usai mendampingi penyidik KPK melakukan penggeledahan.

Meski 10 orang anggota dewan telah ditetapkan sebagai tersangka, namun belum dilakukan penahanan. Ke-10 orang anggota dewan tersebut, kata dia, pemeriksaannya sebagai tersangka akan dijadwalkan kembali.

“Lihat perkembagan, yang jelas kita bersama 15 advokat akan lakukan mendampingan. Jika nantinya ada yang dirugikan akan dilakukan upaya hukum,” Ucapnya.

Adapun 10 orang anggota dewan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, yakni ARK, AYS, FTH, INI, IJH, MDH, MRT, MHI, PRI, dan SBN. (Jun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!