godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Jumat , Juli 30 2021
Home / Nasional / Kasus TWK, BW : Pimpinan KPK Lakukan 5 Pelanggaran HAM
Wakil Ketua KPK periode 2011-2015, Bambang Widjojanto atau BW

Kasus TWK, BW : Pimpinan KPK Lakukan 5 Pelanggaran HAM

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Bambang Widjojanto atau BW, menyebutkan bahwa pimpinan KPK periode 2019–2023 (periodes sekarang) terindikasi melakukan lima jenis pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK.

BW menyebutkan kelima bentuk pelanggaran HAM tersebut antara lain hak untuk bekerja, hak untuk berpartisipasi, hak untuk tidak didiskriminasi, hak untuk berpendapat dan berekspresi, serta hak untuk berkembang.

“Kesimpulan ini didapatkan dari fakta bahwa TWK dibuat secara ‘khusus’ memuat sifat yang ‘khas’ namun potensial dilakukan secara ‘abuse of power’ dan ‘against the human rights’ yang dapat dilihat dari beberapa indikator,” kata BW dalam keterangannya, Sabtu malam (19/6/2021).

Ia membeberkan, indikator yang ia maksud, yaitu bentuk hukum peraturan pelaksanaan TWK tidak sepenuhnya berpijak dan berbasis pada Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang KPK. Menurutnya, TWK secara sengaja ‘diselundupkan’ dan punya tendensi penyalahgunaan.

BW mengtakan, pelaksanaan TWK juga tidak berpijak pada asas-asas yang ada di UU Nomor 19 Tahun 2019, seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, hingga proporsionalitas.

Selain itu, juga tidak sesuai dengan nilai-nilai pemerintahan yang berlaku universal dan prinsip HAM. “Alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan mandat UU justru dikonversi menjadi proses rekrutmen, yang mana sangat merugikan pegawai KPK,” Tegas BW.

Ia juga menyebutkan, bahwa TWK tidak dapat dilepaskan dari tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk melemahkan KPK. Menurut dia, TWK dirancang menjadi alat untuk menyingkirkan insan terbaik KPK, serta prosesnya tidak berlandaskan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun secara hukum.

“Salah satu indikasinya, KPK dan seluruh pihak yang terlibat dalam TWK secara sengaja, baik langsung maupun tidak langsung, menolak memberikan hasil dan dokumen TWK agar dapat dikaji, apakah telah memenuhi prinsip dan asas sesuai UU serta PP tentang KPK.” Tuturnya. (Bd)

Check Also

Hakim PT Jakarta Potong Hukuman Djoko Tjandra Menjadi 3,5 Tahun

NusantaraPosOnline.Com-JAKARTA-Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengurangi hukuman Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandara, menjadi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!