Hukrim  

Kejari Mojokerto Tahan Achmad Jabir Tersangka Korupsi CSR Bank BNI

Petugas Kejari Mojokerto memasangkan borgol ketangan Achmad Jabir, tersangka kasus dugaan korupsi proyek CSR BNI Cab Mojokerto. Senin (2/1/2023).

MOJOKERTO, NusantaraPosOnline.Com-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto menahan Achmad Jabir (42) warga Desa Kedungmaling, Sooko, Kabupaten Mojokerto. Sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi jembatan Gajah Mada Kota Mojokerto, yang didanai Corporate Social Responsibility (CSR) BNI Cab Mojokerto. Senin (2/1/2023).

Kasi Pidsus Kejari Kota Mojokerto Tarni Purnomo mengtakan, bahwa Achmad Jabir sudah ditetapkan tersangka pada Kamis 29 Desember 2022 lalu, bersama 2 orang lainnya yakni Ardiansyah (40) warga Desa Mancar, Kecamatan Peterongan, Jombang, selaku selaku Direktur CV Rahmad Surya Mandiri, dan Sulaiman (62) warga Desa Sambiroto, Sooko, Mojokerto selaku pelaksana lapangan sekaligus konsultan proyek.

“Hanya saja, Jabir baru ditahan hari ini. Pada Kamis 29 Desember 2022 lalu, Jabir sudah kakami panggil. Namun, ia tidak bisa menghadiri pemanggilan dengan alasan sakit. Baru hadir hari ini ia, memenuhi panggilan penyidik. Yang bersangkutan hari ini kita lakukan penahanan.” Kata Tarni. Senin (2/1/2023).

Dia menjelaskan, perana Jabir dalam kasus ini adalah sebagai pelaksana lapangan proyek pembangunan revitalisasi jembatan Gajah Mada. Proyek ini didanai dana CSR dari Bank BNI Kota Mojokerto.

“Saudara Jabir, akan menjalani penahanan di Lapas Kelas IIB Kota Mojokerto selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini. Jika penyidik, masih membutuhkan penahanan lagi maka akan kita lakukan perpanjang sampai perkara ini kita limpahkan ke pengadilan.” Ujar Tarni.

Dalam kasus ini, sebelumnya pada Kamis 29 Desember 2022 lalu, Kejari kota Mojokerto, sudah menahan dua orang tersangka mereka adalah Ardiansyah, dan Sulaiman. Dengan demikian total tersang yang ditahan berjumlah 3 orang.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Mojokerto Hadiman mengatakan, selain tiga tersangka, masih berpotensi ada tersangka baru. Dalam kasus ini. Saat ini penyidik sedang melakukan pendalaman terkait adanya dugaan keterlibatan 9 orang dari pihak bank.

“Apakah nanti ada dari pihak bank ada yang jadi tersangka atau tidak, kita lihat saja nanti. Namun, saat ini kita fokuskan dulu pada tiga tersangka ini.” Ujarnya.bebernya.

Dalam kasus ini, kata Hadiman mengaku, penyidik telah menemukan unsur tindak pidana korupsi dalam pengerjaan proyek revitalisasi jembatan Gajah Mada, yang didanai dari CSR bank senilai Rp 607 juta tahun 2021.

Proyek ini dikerjakan CV. Rahmad Surya Mandiri Namun, namun dalam pelaksanaannya proyek dikerjakan tak sesuai kontrak.

“Modus operandinya, pekerjaan vendor tidak sesuai kontrak. Adanya mark up dan tidak sesuai RAB. Selisih kerugian yang sudah dihitung ahli sebesar Rp 252.173.542 dari pagu Rp 607 juta.” Beber Kajari Kota Mojokerto. Kamis (29/12/2022).

BACA JUGA :

Salah satunya, lanjut Hadiman, tersangka menghilangkan item pekerjaan dinding yang menggunakan batu bata dinding bata expose dan dinding bata expose (texture) dari Tuban. Namun, dalam praktiknya, rekanan justru menggunakan bahan yang berbeda.

“Sehingga, pekerjaan tidak sesuai spek. Harga di mark-up seolah-olah itu harga sebenarnya. Faktur yang jadi bukti pembelian bahan bangunan ini juga dihilangkan. Jadi, ini yang menjadi kerugian yang dibebankan kepada tersangka.” Terangnya.

Sedangkan untuk jasa konsultan dengan kontrak Rp 38 juta. Namun dalam melaksanakan tugas dilapngan konsultan, melaporkan progres mingguan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. “Konsultan juga sengaja membiarkan pengerjaan proyek mengunakan material bangunan yang tak sesuai RAB.” tegasnya.

Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 2 ayat 1, juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang juncto Pasal 55 ayat 1, Ke-1 KUHP dengan ancaman paling singkat pidana penjara selama 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit 200 juta, dan paling banyak Rp 1 miliar.

Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat, 1 ke-1 KUHP. ’’Dengan ancaman paling singkat pidana penjara selama 1 tahun paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta,’’ ujarnya.

Ia juga menambahkan, pengusutan kasus dugaan korupsi CSR di Kota Mojokerto ini dilakukan Kejari Kota Mojokerto sejak awal Juli lalu lalu. Bermula, adanya tumpang tindih anggaran CSR dengan pelaksanaan anggaran dalam APBD tahun 2018 hingga 2021.

Sehingga, kejari melakukan penyelidikan sejak 27 Juli 2022 dengan nomor Sprinlid: Print-06/M.5.47/FD.1/07/2022. Selama empat bulan melakukan penyelidikan, kejaksaan berhasil menemukan sejumlah barang bukti adanya dugaan penyelewengan anggaran. Dan pada 14 November, Kejari meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. (Why)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!