godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Rabu , Oktober 16 2019
Home / Hukrim / Akhirnya Mabes Polri Tahan Eks Dirut PLN Nur Pamudji
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 90

Akhirnya Mabes Polri Tahan Eks Dirut PLN Nur Pamudji

JAKRTA, NusantaraPosOnline.Com-Setelah berjalan empat tahun, barulah penyidik Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri menahan eks Dirut PLN Nur Pamudji (NP), tersangka dugaan melakukan korupsi pembelian high speed diesel. Eks Direktur Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu kini tak lagi bebas.

Direktur Tipikor Bareskrim Kombes Djoko Purwanto, membenarkan penahanan tersebut. “Ya benar NP sudah ditahan sejak hari Rabu 26 juni 2019 lalu.” Kata Djoko Purwanto, Jumat (28/6/2019).

Menurut Djoko, penahanan dilakukan oleh penyidik karena berkas penyidikan sudah hampir rampung dan akan segera dilimpahkan ke kejaksaan.

“Berkas perkara hamper selesai, dan akan segera dilimpahkan tahap 2 Kejaksaan,” Tearngnya.

Terkait lamanya penyidikan oleh Polri, Djoko mengatakan bahwa hal itu karena prosedur penyidikan yang ada di Bariskrim. Dimana penyidik harus bertahap dan berjenjang menyidik sesuai perundangan yang berlaku.

“Polri sangat berhati-hati, kita tidak ingin hanya dua alat bukti, kalau bisa tiga kenapa tidak. Sebenarnya berkas perkara dengan tersangka ‘NP’ Telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kejaksaan Agung RI Nomor: B-104 /F.3/Ft.1l12/2018 tanggal 14 Desember 2018 lalu.” Terang Djoko.

Adapun kerugian negara dalam kasus ini berdasarkan audit investigasi BPK tercatat lebih dari Rp 188 miliar.

“Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI No 9/LHP/XXI/02/2018 tanggal 2 Februari 2018, kerugian negara dalam perkara tersebut sebesar RP 188.745.051.310,72,” kata Djoko

Atas perbuatanya NP disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kasus ini bermula saat tersangka NP menjabat selaku Direksi PLN mengadakan pertemuan dengan Honggo Wendratmo (HW) yang merupakan Presdir PT TPPI sebelum lelang dimulai untuk membahas pasokan kebutuhan PLN atas BBM jenis HSD dari TPPI.

Djoko membeberkan, proses pengadaan yang dilakukan oleh panitia pengadaan di PLN atas perintah NP supaya memenangkan TPPI untuk menjadi pemasok BBM jenis HSD untuk PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan dalam pengadaan PT PLN tahun 2010.

Tuban Konsorsium akhirnya menjadi pemenang lelang, di mana TPPI menjadi pimpinannya. Tuban Konsorsium memenangkan lelang pengadaan HSD untuk Lot II PLTGU Tambak Lorok dan Lot IV PLTGU Belawan.

“Walaupun, Tuban Konsorsium di mana PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama sebagai leader tidak layak dan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang,” kata Djoko.

Kontrak antara kedua korporasi tersebut ditandatangani untuk pengadaan dalam kurun waktu empat tahun, yakni 10 Desember 2010 hingga 10 Desember 2014.

Di tengah jalan, PT TPPI tidak mampu memasok BBM jenis HSD untuk PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan sebagaimana yang tertuang di kontrak lelang.

“Sehingga, atas kegagalan pasokan tersebut PT PLN harus membeli dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dari nilai kontrak dengan Tuban Konsorsium sehingga mengakibatkan PT PLN mengalami kerugian,” Terang Djoko. (bd)

Check Also

Hanya Dituntut 5 Tahun Penjara, Mantan Bos PLN Sofyan Basir Mengaku Dikriminalisasi

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Cuman dituntut 5 tahun penjara, oleh Jaksa penuntut umum (JPU), Mantan Direktur Utama PT …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *