godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Senin , November 23 2020
Home / Pemerintah / MK Putuskan Calon Kedes Bisa Dari Luar Desa

MK Putuskan Calon Kedes Bisa Dari Luar Desa

JAKARTA (NusntaraPosOnline.Com)- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa kini, calon kepala desa tidak lagi harus harus dari desa setempat (warga detempat).

Ketentuan tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian Undang-Undang Desa terkait aturan domisili bagi calon kepala desa.

Aturan tersebut digugat Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) karena diniali bertentangan terhadap UUD 1945.

Asosiasi menguggat mengenai ‘terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran’ yang diatur Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-undang (UU) Desa.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucap ketua Majelis Hakim, Arief Hidayat, Jakarta, Jumat (25/8/2017).

Pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

UU Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dalam kerangka NKRI, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hakim anggota, Aswanto menjelaskan masyarakat perdesaan di Indonesia dapat dibedakan antara masyarakat desa dan masyarakat adat.

Menurut Mahkamah, status desa dalam UU Desa kembali dipertegas sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah.

Kemudian peraturan desa ditegaskan sebagai bagian dari pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti peraturan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi-fungsi pemerintahan negara secara resmi.

Oleh sebab itu, lanjut Aswanto, sudah seyogianya pemilihan ‘kepala desa dan perangkat desa’ tidak perlu dibatasi dengan syarat calon kepala desa atau calon perangkat desa harus ‘terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran’.

“Hal tersebut sejalan dengan rezim pemerintahan daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat,” bebernya.

Sedangkan terhadap permohonan yang meminta pengujian konstitusional Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Desa mengenai syarat pendidikan bagi perangkat desa, Pemohon tidak menguraikan argumentasinya. Olehkarena itu, permohonan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.(*)

Check Also

Kegembiraan Warga Desa Ngumpul, Warnai Pembagian Sertifikat Tanah PTSL

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Ratusan warga Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa timur, tersenyum gembira, setelah mendapatkan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!