Pengawasan Lemah, Proyek RASS Rp 12,5 Milyar Milik Kemenhub Jadi Bancaan

Direktur Pembinaan keselamatan, Dirjen PHD, Kemenhub RI, Ahmad Yani (baju dinas)

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Bobrok proyek Implementasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) tahun 2016 dan 2017 senilai Rp 12,5 milyar, milik Kementrian Perhubungan RI, yang berlokasi dikota Blitar, Malang, dan Kediri Jawa Timur, terus menyeruak kepablik. Satu persatu bobrok proyek RASS tersebut terungkap.

Koordinator Lsm Aliansi Rakyat anti korupsi (Lsm Arak) Safri nawawi, mengatakan proyek RASS Kemenhub RI sangat mencurigakan dan harus jadi perhatian aparat hukum atau auditor negara.

“Kami secara serius meminta kepada auditor negara seperti BPK dan Aparat penegak hukum di Jawa timur, yakni Kejaksaan tinggi, atau Polda Jatim, segera masuk menyelidiki adanya dugaan praktek korupsi proyek RASS tahun 2016 dan 2017. Karena ada penyimpangan pada proyek tersebut.” Kata Safri, Sabtu (9/6/2018).

Bangunan Halte proyek RASS 2017 Kemenhub yang lengkap dengan rambu-rambu pemberhentian mobil Bus. Padahal dijalur ini tidak dilewati angkutan umum, atau bus. Malah yang dibangun, menjadi tempat berjualan Es cendol, oleh PKL.

Pasalnya kata Safri, ada dugaan praktek pengelembungan harga alias mark-up harga barang, ada pengondisian pemenang lelang, dan pengurangan volume pekerjaan dilapngaan, dll.

“Kami sudah melakukan kroscek di dua prusahaan yang memproduksi (membuat) rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, yaitu PT WJ Blitar, dan CV MY di Kediri. Untuk mengetahui harga pasaran rambu-rambu perlengkapan RASS Kemenhub yang ada di Kota Blitar, Kediri, dan Malang.” Kata Safri.

Kami temukan ada indikasi mark-up besar besaran pada proyek RASS tersebut, adapun contoh dugaan mark-up harga tersebut misalnya : Harga Lampu Plican crossing, dipasaran Jawa timur hanya kisaran harga Rp 25 juta / unit. Tapi pada proyek RASS Kemenhub dianggarkan kisaran Rp 80 juta / unit. Untuk harga lampu Crossing dipasaran Jawa timur hanya kisaran harga Rp 23 juta / unit, tapi oleh Kemenhub dianggarkan kisaran Rp 50 juta lebih/ unit.

PEMBOROSAN ANGGARAN : Nampak 2 buah rambu-rambu fungsinya sama berupa peringatan banyak pejalan kaki mengunakan penyebrangan, yang semuanya dibiayai dari APBD, terpasang di jalur RASS Jl Veteran. Jarak rambu-rambu tersebut hanya sekitar 2 meter.

Kami juga menemukan pengurangan volume pekerjaan. Rambu-rambu perlengkapan RASS yakni : Rambu peringatan Larangan kecepatan maksimal; Rambu peringatan banyak pejalan kaki mengunakan penyebrangan; Rambu petunjuk penyebrangan pejalan kaki; Rambu petunjuk pemberhentian Bus; dan Rambu batas akhir kecepatan. Hanya kisaran 20% yang dibiayai dari APBN 2017 (Proyek RASS), sedangkan 80 % rambu-rambu perlengkapan mengunakan rambu-rambu yang dibiayai dari APBD 2016 dan 2017.

“Sebenarnya proyek RASS rambu-rambunya sudah dianggarkan satu paket. Tapi kenyataan dilapangan rambu-rambu RASS 2016 dan 2017 Kemenhub yang berlokasi di kota Blitar, Kediri, dan Malang, banyak yang mengunakan rambu-rambu yang dibeli dari APBD 2017. Oleh karena itu ada dugaan telah mengurangi volume pekerjaan yang dibiayai dari APBN 2016 dan 2017.  ” Tutur Safri.

Menurut Safri, pihaknya mendapat informasi ada pengondisian pemenang lelang, sebelum proyek dilelang sudah ada pemenang lelang. Sedangkan lelang hanya formalitas saja. Yang lebih parah lagi perusahaan (CV) pemenang lelang hanya dipakai benderanya saja (Pinjam bendera) sedangkan yang mendapat pekerjaan adalah orang-orang yang mempunyai akses kedekatan dengan pejabat Kemenhub RI.

Aneh proyek RASS dibangun dijalur yang tidak dilewati Bus Sekolah atau anggkutan umum, nampak bangunan Halte proyek RASS 2017 Kemenhub yang lengkap dengan rambu-rambu pemberhentian mobil Bus. Padahal dijalur ini tidak dilewati angkutan umum, atau bus. Malah halte yang dibangun, menjadi tempat berjualan Es cendol, oleh PKL.

“Jadi mulai dari proses pembahasan anggaran sudah ada pembengkakan harga, ada permainan dalam lelang, sampai tahap pengerjaan dilapangan juga ada pengurangan volume pekerjaan. Proyek RASS 2016 dan 2017 yang berlokasi di Kota Blitar, Kediri, dan Malang, dianggarkan dalam APBN sebesar Rp 12,5 milyar, tapi pekerjaan yang ada dilapangan hanya kisaran Rp 5 milyar. Sedangkan sisanya Rp 7,5 milyar dibuat bancaan oleh pejabat Kemenhub dan rekanan nya.”  Tegas Safri.

Safri  juga menyebutkan, pengerjaan proyek RASS di kota Blitar, Kediri, dan Malang ini dikerjakan tanpa pengawasan, PPK hanya ongkang-ongkang kaki tak pernah turun kelapangan saat pengerjaan proyek dilaksanakan. Ini bisa terjadi karena lemahnya pengawasan.

“Oleh karena itu kami minta aparat penegak hukum di Jawa timur, segera memanggil dan memeriksa pejabat Kemenhub RI yaitu Ahmad yani Direktur pembinaan keselamatan, Direktorat Jendral Perhubungan darat (Dirjen PHD) sekaligus selaku Kuasa penguna anggaran (KPA), Elsa selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK). Dan dari pihak swasta direktur CV. Cahaya Abadi (rekanan), direktur CV Graha Korindo, direktur CV Mutiara indah purnama. Karena orang-orang ini yang harus bertanggung jawab atas masalah tersebut. Bahkan bilaperlu prusahan (CV) rekanan yang meminjamkan bendera, dimasukan dalam daftar hitam (Blacklist).” Tegas Safri.

Proyer RASS tahun 2016 dan 2017 di kota Blitar, dan Kediri, Malang, adalah milik Satuan kerja (Satker) Direktur pembinaan keselamatan (Dit Pembinaan keselamatan), Dirjen PHD Kemenhub RI, dibiayai dari APBN 2016 dan 2017 sebesar Rp 12.5000.000. Proyek tersebut dibagi tiga paket yaitu :

  1. Untuk proyek RASS Kota Blitar tahun 2016 pagu anggaran Rp 2,5 milyar, HPS Rp 2.320.805.252, dimenangkan CV Cahaya Abadi, nilai kontrak Rp 2.301.398.000 (Mendekati HPS)
  2. Untuk proyek RASS Kota Kediri pagu anggaran Rp 5 milyar, HPS Rp 4.949.307121, dimenangkan CV Graha Korindo, nilai kontrak Rp 4.847.575.000 (Mendekati HPS)
  3. Untuk proyek RASS Kota Malang pagu anggaran Rp 5 milyar, HPS Rp 4.948.073.194 dimenangkan CV Mutiara indah purnama, nilai kontrak Rp 4.850.528.116 (Mendekati HPS)

Jadi total anggaran APBN 2016 dan 2017 prpyek RASS tersebut sebesar Rp 12.500.000.000.

Terkait hal tersebut sampai berita ini diturunkan NusantaraPosOnline.Com masih berusaha mengkonfermasi Direktur  Pembinaan keselamatan, Dirjen PHD, Kemenhub RI, Ahmad Yani, dan Elsa selaku PPK kegiatan Implementasi RASS kota Kediri. (rin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!