Polemik Ponpes Al-Zaytun Melebar, BNPT Minta NII Dimasukkan Dalam Daftar Organisasi Teror

Pesantren Kok Pelihara Ajing ? : Pemandangan yang tak lazim, di tengah ribuan penyambut demo dari Al Zaytun, tampak juga pasukan anjing Herder Ma'had Zaytun, turut menyambut pendemo, dari Forum Indramayu Menggugat (FIM). Kamis 15 Juni 2023 lalu.

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Buntut polemik Pondok Pesantren (Al Zaytun) Kabupaten Indramayu Jawa barat, makin melebar, kini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) secara tegas menyebu bahwa Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun secara historis terafiliasi dan memiliki keterkaitan dengan Negara Islam Indonesia (NII).

Direktur Deradikalsisasi BNPT, Ahmad Nurwakhid dalam keterangannya pada Sabtu 8 Juli 2023,  Menegaskan bahwa DI / TII atau NII merupakan kelompok jaringan radikal terorisme melalui gerakan pemberontakan yang dipimpin Marijan Kartosuwiryo.

“Persoalannya adalah, apakah sampai saat ini masih ada ? Tentu ini masih dalam proses kajian dan pendalaman BNPT bersama dengan stakeholder terkait lainnya,” Ujarnya.

Namun, lanjutnya, pasca reformasi dengan dicabutnya UU Anti subversi Nomor 11/ PNPS /1963 praktis negara tidak punya instrumen hukum untuk menjerat gerakan dan organisasi ini.

Menurut Nurwakhid, walaupun ada keterkaitan historis antara Al Zaytun dan NII, BNPT juga tidak bisa serta merta menjeratnya dengan UU Anti Teror.

“UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 hanya bisa diterapkan terhadap kelompok atau jaringan radikalisme yang masuk dalam list Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme  (DTTOT) seperti: JI, JAD, JAT, dan lainya,” Ungkapnya.

Ia menandaskan, hingga saat ini, NII belum tercantum dalam DTTOT sebelum mendapatkan ketetapan dari pengadilan.

“Karena itulah, melihat dari aspek historis dan ideologi serta gerakannya yang masih ada hingga saat ini, tentu kita mendorong agar NII dimasukkan dalam DTTOT sehingga bisa dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” Tandasnya.

Terkait penanganan kasus Al Zaytun, Nurwakhid meminta agar dilakukan secara holistik dan kolaboratif dengan pendekatan hukum pidana umum maupun pidana khusus sesuai bukti-bukti yang cukup.

Sementara itu, BNPT berperan dalam pengawasan dan monitoring bersama lembaga terkait guna melakukan pendalaman keterkaitan Al Zaytun dengan jaringan NII.

“Namun, hal terpenting lainnya yang patut dipertimbangkan adalah mitigasi dan pembinaan khususnya terhadap para santri, serta cipta kondisi agar menjamin stabilitas Kamtibmas,” Ujarnya. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!