KEDIRI, NusantaraPosOnline.Com-Ketika Presiden Joko widodo, menginstruksikan kepada para menteri dalam kabinet kerja, untuk melakukan rasionalisasi anggaran, namun justru sebaliknya, Proyek Implementasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) yang berlokasi di Kota Kediri Jawa timur, diduga menjadi ajang bancaan oleh pejabat Dilingkungan Direktur jendral perhubungan darat (Dirjen PHD), Kementerian Perhubungan RI.
Dari penelusuran dilapangan proyek RASS milik Dirjen PHD yang dibiayai dari dana APBN 2017 sebesar Rp 5 milyar, dikerjakan CV Graha Korindi (CV GK) asal Bali, pekerjaan dilapangan berupa pemasangan rambu-rambu lalu lintas, dan marka jalan fungsinya untuk keselamatan siswa dan warga masyarakat Kediri yang melintas/menyeberang jalan didepan sekolah. Contohnya seperti rambu penyebrangan orang, rambu pemberhentian bus, pembangunan halte (selter), marka jalan zebra cros, zona selamat, awal dan akhir cross dan pita marka jalan, garis utuh, garis putus, dan lain-lain.

Koordinator Lsm Aliansi rakyat anti korupsi (Lsm Arak) Jawa timur, Safri nawawi, proyek RASS tersebut adalah milik Satuan kerja (Satker) Direktorat pembinaan keselamatan, Dirjen PHD, Kemenhub RI. Proyek ini letaknya dijalan nasional wilayah perkotaan Kota Kediri. Proyek ini terkesan dipaksakan, diduga kuat menjadi lahan korupsi oleh pejabat dilingkungan Dirjen Perhubungan Darat.
“Beberapa pejabat dilingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kediri, banyak yang kaget setelah kami beritahu anggaran proyek tersebut sebesar Rp 5 milyar. Mereka kaget karena proyek dilapangan tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Yaitu anggaran besar, faktanya pekerjaan dilapangan sedikit. Bahkan Pemkot Kediri masih mengeluarkan APBD 2017 kisaran Rp 400 juta, untuk membuat marka jalan jalur speda.” Kata Safri.

Safri, juga memaparkan prencanaan proyek RASS ini tidak mempertimbangkan kebutuhan dilapangan lokasi titik jalan yang menjadi sasaran RASS. Terjadi tumpang tindih anggaran, dilapangan kita temukan rambu-rambu perlengkapan proyek RASS, yang meliputi : Rambu peringatan, Rambu larangan kecepatan maksimum, Rambu peringatan banyak lalulintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyebrangan, Rambu pentujuk lokasi penyebrangan pejalan kaki, dll 80 mengunakan Rambu-rambu yang dibiayai APBD 2017.
“Kalau rambu-rambu perlengkapan RASS sekitar 80 persen, dibiayai dari APBD. Terus anggaran APBN 2017 sebesar Rp 5 milyar dikemanakan oleh pejabat Kemenhub. Dari temuan kami angaran APBN Rp 5 milyar, hanya digunakan untuk membeli plican crossing dipasang di 6 titik, crossing 6 titik, halte (silter) 6 titik, rambu-rambu elektrik 2 titik, marka Ahir ZoSS, marka pitah pengaduh, Zebra cross, sedikit jalur speda, marka jalan garis kuning tanda dilarang parkir di jalan tersebut, dll. Jadi kuat dugaan dana APBN Rp 5 milyar, tersebut dibuat bancaan, pejabat Kemenhub.” Imbuh Safri. Kamis (12/4/2018).

Menurut Safri, halte atau silter, yang dibangun tersebut juga berukuran kecil hanya 5 mete x 2 meter, untuk membangun satu halte paling banyak hanya menghabiskan angaran Rp 30 juta. Yang lebih parah lagi desain atap halte tersebut dikeluhkan masyarakat, karena masih kehujanan, dan kepanasan. Bukan hanya itu yang lebih aneh lagi, ada halte yang dibangun dijalur yang tidak dilewati angkutan umum Bus sekolah. Kondisi halte-halte tersebut saat ini banyak yang tidak terawat, lampu-lampu yang ada di halte juga semuanya tidak menyalah lagi.
“Proyek ini minim pengawasan, bahkan pihak Dishub Kota Kediri, tidak mengetahui besarnya anggaran yang dikucurkan oleh Dirjen PHD. Proyek ini terkesan dipaksakan oleh Kemenhub, dijalan-jalan lokasi RASS ditemukan rambu-rambu ganda. Misalnya ada rambu Rambu peringatan banyak lalu-lintas pejalan kaki menggunakan fasilitas penyebrangan, hanya berjarak 1,5 meter ada rambu-rambu yang sama. Ini kan pemborosan anggaran. Ada juga Zona selamat sekolat, tapi tidak dilokasi peyebrangan sekolah.” Tegas Safri.
Masih menurut Safri, kami juga mendapat kabar bahwa dalam Rencana anggaran belanja (RAB) proyek implementasi RASS milik Kemenhub, tersebut untuk plican crossing, crossing, halte (silter), dan rambu elektrik, akan dipasang dan dibangun yang sfesipikasi rendah (kecil) tapi kerna ada komplen dari Dishub kota Kediri, baru diganti yang spesifikasinya dinaikan.

“Kami menduga proyek ini telah menjadi lahan korupsi, oleh karena itu kami berharap aparat penegak hukum di Jawa timur, Kejaksaan tinggi atau Polda Jatim, segera mengusut kasus ini. Tidak perlu menunggu ada laporan (pengaduan) resmi dari masyarakat.” Tegas Safri.
Menurut WN (32) salah seorang PNS dilingkungan Dishub Kota Kediri, ia mengatakan setahu saya tadinya plican crossing, crossing, rambu elektrik, Oleh Kemenhub akan dipasang yang ukuran kecil. Tapi pihak Dishub Kota Kediri, mengusulkan agara mengunakan yang ukuran besar, supaya mudah terlihat oleh pengemudi (sopir). Setelah diusulkan barulah Pusat (Kemenhub) mengati yang besar, menyesuaikan milik Dishub yang sudah ada terpasang di jalan.
“Plican crossing, crossing, dan rambu elektrik, kalau tidak diganti dengan yang ukuran besar Dishub kota, akan menolak. Bukan hanya itu untuk rambu eliktrik, oleh Kemenhub, dianggarkat 7 unit rambu elektrik. Dishub kota kebingungan rabu elektrik 7 unit tersebut kebanyakan, jadi bingung mau dipasang dimana. Selanjutnya oleh Kemenhub dikurangi jadi 2, dan alokasi dana 5 rambu elektrik, dialihkan untuk menambah bangunan halte (silter). Tapi parahnya, halte yang dibangun juga kecil desai atapnya juga kurang pas, jika kehujanan orang yang ada dihalte tetap kehujanan.” Kata WN, kepada NusantaraPosOnline.Com. Kamis (12/4/2018).

Jadi percumah ada silter, kalau masih kehujanan. Pihak Dishub kota Kediri, hanya ketempatan proyek RASS saja. Tapi saya yangkin para pimpinan (Kepala Dishub kota Kediri, dan Kasi), tidak tau besarnya anggaran RASS dari APBN tersebut.
“Dishub Kota Kediri, juga tidak tau prusahaan rekanan Kemenhub, yang mengerjakan proyek tersebut dari mana, karena lelang proyek dilakukan di Kemenhub. Kalau anda (NusantaraPosOnline.Com) mengatakan anggaran proyek RASS dari APBN 2017 sebesar Rp 5 milyar, itu tidak masuk akal. Karna tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Apalagi Jalan yang menjadi sasaran RASS adalah banyak jalan yang satu arah (satu jalur), jadi tidak banyak menggunakan rambu-rambu perlengkapan yang digunakan. Anggaran segitu terlalu besar.” Ucap WN.
Menurut Wati (25) Seorang pedagang ES yang sehari-harinya mangkal di sekitar halte Jl Penangungan, ia mengatakan, halte ini kalau hujan ya tidak bisa digunakan, tetap kehujanan, karena atap halte kurang lebar, lampu-lampu yang ada dihalte juga sudah mati semua tidak ada yang menyalah.
“Kalau hujan, lantai halte banjir penuh air, orang tidak bisah berteduh dihalte, karena masih kehujanan, dulu pernah ada orang dinas mengecek halte tersebu, langsung saya datangi dan saya protes. Kalau masih kehujanan percumah dibangun halte. Saya juga protes karna lampu-lampu halte sudah mati semua. Tapi tidak ada tanggapan, halte tetap seperti ini kebanjiran dan lampunya mati.” Kata Wati, di lokasi halte Jl Penangungan. Kamis (12/4/2018).

Dari pantawan NusantaraPosOnline.Com, dilapangan, dari 6 hate yang dibangun tersebut, lampu-lampu yang ada dihalte, hanya menyala beberapa hari sejak di launching, selanjutnya sampai hari ini sudah mati. Bahkan ada 1 halte yang dibangun dijalan yang tidak dilewati angkutan umum Bus sekolah. Sehingga hanya berpungsi untuk tempat mangakal pedagang kaki lima.
Banyak rambu-rambu perlengkapaan RASS yang mengunakan angaran APBD, disamping itu juga banyak rambu-rambu yang sama jaraknya sangat berdekatan.
Sampai berita ini diturunkan kami masi berusaha meminta konfermasi dari pihak Kuasa penguna angaran (KPA) dan Pejabat pembuat kometmen (PPK) kegiatan Implementasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), Dirjen PHD, Kemenhub RI. (rin/yan)