godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Jumat , Januari 22 2021
Home / Politik / Soal Larang Mantan Eks Napi Korupsi Nyaleg, KPU Siapkan Dua Opsi Aturan
Komisioner KPU Wahyu Setiawan

Soal Larang Mantan Eks Napi Korupsi Nyaleg, KPU Siapkan Dua Opsi Aturan

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com– Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan dua opsi terkait larangan eks narapidana korupsi menjadi calon legislatif (caleg).

Menurut Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mengatakan kedua opsi tersebut dari segi substansialnya tetap sama. Tapi ada perbedan dalam bentuk implementasinya atau mekanisme saja.

“Dua opsi ini substansi sama. Yakni bahwa mantan napi korupsi itu, kita tidak perkenankan (mendaftar caleg) hanya mekanismenya beda,” Kata Wahyu, kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/4).

Wahyu memaprkan, opsi pertama, akan sesuai dengan draf Peraturan KPU (PKPU) pasal 8, tentang pencalonan DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang mengatur adanya larangan mantan narapidana korupsi maju menjadi caleg.

“Contohnya, opsi pertama sesuai dengan aturan saat ini (pasal 8). Pertama itu yang tadi itu,” Kata Wahyu.

Sedangkan Opsi kedua, akan diimplementasikan kepada partai politik, yakni sebagai syarat rekrutmen parpol yang mewajibkan para caleg tak boleh mantan koruptor.

“Lalu kedua, parpol dalam mekanisme rekrutmen pencarian caleg, akan menetapkan aturan larangan mantan napi korupsi,” katanya.

Wahyu menjelaskan, dua opsi itu memiliki posisi yang sama. Tidak dapat kemudian diartikan sebagai opsi pertama lebih tinggi dan lebih kuat daripada opsi kedua,  begitu pula sebaliknya.

“Jadi dua opsi ini bukanlah dua opsi yang beda. bukan berarti opsi A lebih keras dari opsi B, atau tingkatan satu, tingkatan dua, tidak begitu. Hanya nanti impelementasinya saja (yang berbeda). Jadi dua opsi ini tidak menggambarkan gradasi ya,” ujar Wahyu.

Jikapun nantinya opsi kedua yang diambil, maka opsi tersebut akan dituangkan ke dalam draf PKPU, tidak akan muncul sebagai peraturan baru yang berbeda.

“Diberlakukan kepada parpol itu kan tetap masuk dalam (rancangan) PKPU/norma juga. Nah misalnya begitu, nah apakah dimasukkan dalam pasal itu atau dimasukkan klausul pasal lain. Tapi substansi tetap sama,” ucap Wahyu.

Namun Wahyu menyatakan, tidak menutup kemungkinan, bukan hanya satu opsi yang akan dipilih, bisa jadi justru kedua opsi tersebut masuk ke dalam aturan.

“Ya, dua opsi itu tidak hanya bisa memilih salah satu, bisa salah satunya saja, bisa keduanya masuk,” kata dia.

Rencananya, kedua opsi tersebut akan dibahas oleh KPU ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR selanjutnya. (*)

Check Also

Hasil Survei IPI : Petugas Keamanan Makin Semena-Mena

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia (IPI) menemukan bahwa sebanyak 47,7 persen responden menyatakan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!