PALEMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Terbukti korupsi, sebanyak 15 mantan anggota DPRD Muara Enim divonis pidana penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Palembang. Rabu (7/9/2022).
15 mantan anggota DPRD Muara Enim terjerat kasus korupsi penerimaan hadiah atau janji fee 16 paket proyek dilingkungan Dinas PUPR dan suap uang ketok palu atau pengesahan APBD tahun anggaran 2019.
Dari 15 mantan Anggota DPRD Muara Enim mendapat hukuman berbeda, diantaranya : Sebanyak tiga terdakwa yakni Tjik Melan, Faisal Anwar dan William Husin divonis 5 tahun 6 bulan penjara.
Sedangkan dua belas terdakwa lagi yakni Agus Firmansyah, Ahmad Fauzi, Mardalena, Samudra Kelana, Verra Etika, Daraini, Elsa Hariawan,
Selanjutnya Elison, Hendly, Irul, Misran dan Umam Fajri masing-masing divonis 4 tahun kurungan.
“Perbuatan terdakwa menilai bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ujar Ketua Mangapul Manalu SH MH dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan.
Adapun hal-hal yang memperberat hukuman seluruh terdakwa yaitu tidak sejalan dengan program pemerintah dalam tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan sebagai anggota DPRD telah mencederai hati masyarakat Muara Enim.
Sedangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa Faisal Anwar, Tjik Melan dan William Husin, menurut majelis hakim bahwa ketiga terdakwa tersebut tidak mengakui perbuatannya dan tidak mengembalikan uang kepada negara.
Sementara hal-hal yang meringankan, majelis hakim menilai para terdakwa sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum.
Selain itu majelis hakim juga menghukum kepada masing-masing terdakwa dengan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 200 juta.
Dengan perhitungan uang yang telah disetorkan oleh terdakwa kepada negara.
Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman pidana tambahan kepada seluruh terdakwa dengan pencabutan hak politik untuk dipilih dan memilih selama tiga tahun setelah keluar dari penjara.
Setelah mendengarkan pembacaan vonis terdakwa, kelima belas terdakwa melalui masing-masing penasehat hukumnya, termasuk Jaksa KPK kompak mengajukan pikir-pikir. (^)
