Hukrim  

Terbukti Terima Suap, Tiga Pimpinan DPR Mojokerto Divonis 4 Tahun Penjara

SURABAYA, NusantaraPosOnline.Com-Majlis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis 4 tahun penjara pada tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto.  Terkait suap pembahasan angaran APBD Kota Mojokerto tahun 2017.

Hakim menilai, perbuatan terdakwa Punromo, ketua DPRD Kota Mojokerto, dan dua wakil ketua yakni Umar Faruq dan Abdullah Fanani, terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto, Wiwiet Febrianto.

“Dengan ini, memutuskan, menyatakan masing-masing ketiga terdakwa diputuskan dihukum 4 tahun penjara,” Kata Unggul Warso Mukti, Ketua Majelis Hakim yang memimpin persidangan, Selasa (5/12).

Bukan hanya itu, ketiga terdakwa juga dikenai wajib membayar denda masing-masing sebesar Rp 300 juta, subsider tiga bulan kurungan penjara.

Hakim menganggap ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima suap.

Pasal yang dijeratkan adalah pasal 12 huruf a atau pasal 11, dan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi. Mereka juga dijerat pasal 55 ayat 1 dan 2 dan pasal 64 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengajukan tuntutan 5 tahun penjara.

Hal yang dianggap meringankan, ketiga terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya.

Sedang hal yang memberatkan adalah, sebagai seorang pejabat seharusnya memberi contoh yang baik, maka harus tetap mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Mendengar vonis tersebut, salah satu penasihat hukum terdakwa Umar Faruq, yakni Setiono SH, menyayangkan dalam proses hukum di Indonesia.

Karena, uang dari suap itu banyak yang menerima dan mengalir ke semua anggota dewan.

Sementara itu, Setiono, SH, salah satu penasehat hukum terdakwa Umar Faruq, ia sangat menyesalkan putusan tersebut, karena menurutnya uang hasil dari suap itu tersebut banyak yang menerima dan mengalir ke semua anggota dewan.

“Saya sangat menyesalkan dengan proses hukum ini. Seharusnya tidak hanya tiga anggota dewan ini saja yang di jadikan tersangka. Seharusnya seluruh anggota DPRD Kota Mojokerto itu jadi tersangka, karena dimungkinkan banyak yang menerima suap tersebut.” Ucapnya.

Kasus ini dibongkar KPK setelah lembahga anti rasuah tersebut, setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 16 Juli 2017 lalu. Kala itu, ketiganya terendus menerima suap senilai Rp 470 juta.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada Jumat (16/6) malam hingga Sabtu (17/6) lalu, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). di Mojokerto. Sebanyak enam orang yang diamankan dalam operasi tersebut, termasuk Kadis PUPR, dan tiga pimpinan DPRD Mojokerto.

Dalam OTT tersebut KPK mengamankan uang tunai total Rp 470 juta. Setelah dilakukan pemeriksaan secara marathon dalam waktu 1×24 jam , tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan empat orang tersangka. Saptu (17/6) petang.

Empat orang tersebut,  yakni, Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo (dari F-PDIP), UF Umar Faruq wakil ketua PAN,  Abdullah Fanani wakil ketua PKB, sebagai pihak penerima suap.  Dan Kadis PUPR Kota Mojokerto, Wiwiet Febryanto, sebagai penyuap.

Suap dalam kasus ini dilakukan agar DPRD Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai Rp 13 Miliar.

Berikut kronologi OTT sebagaimana yang disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (17/6).

  • Jumat (16/6) sekitar pukul 23.30 WIB, tim KPK mendatangi kantor DPD PAN Kota Mojokerto. Di kantor tersebut, KPK mengamankan tiga orang, yakni Ketua DPRD Mojokerto Purnomo dan Wakil Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq, dan satu orang yang diduga perantara suap berinisial H. Rp 300 juta diamankan dari mobil perantara.
  • Pada saat hampir bersamaan tim juga bergerak untuk mengamankan Kepala Dinas PU Wiwiet Febryanto di sebuah jalan di daerah Mojokerto. Tim menemukan uang Rp 140 juta di mobil Wiwiet.
  • Sabtu (17/6) pukul 00.30 WIB, Tim KPK mengamankan Wakil Ketua DPRD Mojokerto Abdullah Fanani.
  • Pukul 01.00 WIB, Tim KPK mengamankan seseorang lagi yang diduga sebagai perantara berinisial T di kediamannya di Mojokerto, dan diamankan uang Rp 30 juta.

Ketiga pimpinan DPRD Mojokerto sebagai penerima suap dalam kasus ini dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Kepala Dinas PU sebagai pemberi suap dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari pengembangan penyidikan terhadap empat tersangka (sekarang 4 sudah jadi terpidana), KPK menemukan bukti baru. Pada 17 November 2017, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan dan menetapkan menetapkan Wali Kota Mojokerto Masud Yunus sebagai tersangka ke lima dalam kasus ini.

Pasal yang disangkakan terhadap Masud yakni pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!