godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Rabu , Januari 20 2021
Home / Hukrim / Kejari Tahan Kadishub Mojokerto, Terkait Penghapusan Aset Pemkab

Kejari Tahan Kadishub Mojokerto, Terkait Penghapusan Aset Pemkab

MOJOKERTO, NusantaraPosOnline.Com-Kejaksaan Negeri Mojokerto menahan Kadis Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, Achmad Rifai dalam kasus korupsi atas penghapusan aset Negara berupa bangunan sub terminal, Pohjejer, Mojokerto. Nilai kerugian yang ditemukan mencapai Rp 641 juta.

Rifai menjalani pemeriksaan sejak pukul 09.00 Wib di ruangan penyidik Seksi Pidana Khusus di lantai dua kantor Kejari Mojokerto. Dalam pemeriksaan itu, tersangka didampingi kuasa hukumnya KholilAskhohar. Baru sekitar pukul 15.10 Wib, dia dikeler dari ruang penyidikan.

Dengan memakai rompi tahanan warna oranye, Rifai dikeler ke mobil tahanan khusu Kejaksaan Negeri Mojokerto nopol S 1047 NP untuk dibawa ke Lapas Klas IIB Mojokerto di Jalan Taman Siswa, dengan pengawalan ketat.

“Ahmad Rifai, kami tahan karena dalam pemeriksaan dianggap paling bertanggungjawab dalam kasus ini. Melalui kewenanganya, terlah memerintahkan penghapusan aset bangunan sub terminal di tanah kas desa (TKD) Desa Pohjejer, untuk dialihfungsikan menjadi bangunan stan pasar.” Kata Kepala Seksi Intelegent (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Mojokerto, Oktario Hutapea, di Gedung Kejari Mojokerto. Rabu (6/12)

Menurutnya, yang bersangkutan yaitu tersangka Ahmad Rifai, sudah melakukan tindak pidana pemusnahan aset Aset Perhubungan Kabupaten Mojokerto degan nilai aset Rp 641 juta. Tentunya ini merugikan Negara dalam hal ini Daerah Kabupaten Mojokerto, kata Oktario.

Tersangka ditahan selama 20 hari untuk keperluan proses pemeriksaan selanjutnya. Dia ditahan supaya tidak menghilangkan barang bukti dalam kasus ini.

“Pasal yang disangkakan sementara ini pasal 2 ayat 1 Subsider pasal 3,Undang Undang no 31 tahun 1999 Junto Undang Undang No 20 tahun 2001, tentang pemeberantasan tindak pidana korupsi,” kata Oktario Hutapea.

Dalam proses pengalih fungsian dan penghapusan bangunan sub terminal Pohjejer, di Desa Pohjejer, Kecamatan Gondang, Ahmad Rifai yang menjabat sebagai Kepala Dinas PRKPP, menggunakan kewenanganya untuk memerintahkan penghapusan aset sub terminal diduga tidak sesuai prosedur. Dia juga melakukan kesepakatan – kesepakatan fee dengan Kepala Desa Pohjejer, karena lokasi aset di TKD Desa Pohjejer.

“Bahwa adanya perintah dari tersangka (Ahmad Rifai) untuk menghapus aset Dishub dan di satu sisi yang bersangkutan melakukan koordinasi dan kesepakatan pihak desa, kaena ini berada di TKD. Logikanya tersangka mendapat keuntungan, kesepakan yang sudah ada, yang sebagian sudah sudah tersalur, sebagian masih berupa kesepakatan. Yang sudah diterima tersangka sekitar Rp 25 juta. Sedangkan kesepakatanya lainya jauh lebih besar dari nilai itu,” jelas Oktario.

Kuasa hukum tersangka Ahmad Rifai, Kholil Askohar mengatakan bahwa kliennya tidak memerintahkan untuk melakukan tidndak pidana menghilangkan aset Negara. Menurutnya, kami akan menyiapkan bukti-bukti, untuk pembuktian dalam siding bahwa klienya tidak bersalah.

“Itu kan hanya asumsi Jaksa, dalam hukum asumsi boleh jaksa mengasumsikan menghilangkan aset Negara berupa pemusnahan. Tapi menurut kami, klien kami tidak pernah mengeluarkan kebijakan memerintahkan untuk melakukan penghapusan aset tersebut. Inikan masih pendapat Jaksa, nanti akan kami buktikan di pengadilan bahwa klayen saya tidak bersalah,” Terang Kholil Askohar. (rin)

Check Also

Korupsi Proyek Jalan Rp 11,6 M, Kejati Aceh Tetapkan 5 Tersangka

BANDA ACEH, NusantaraPosOnline.Com-Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!