godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Selasa , Juni 22 2021
Home / Hukrim / Terima Suap Gubernur Kepri Nonaktif Divonis 4 Tahun Penjara
Sidang putusan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun yang dilakukan secara virtual, Kamis (9/4/2020).

Terima Suap Gubernur Kepri Nonaktif Divonis 4 Tahun Penjara

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Gubernur nonaktif Kepulauan Riau Nurdin Basirun.  Di vonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara oleh majlis hakim  Pengadilan Negeri (PN) Tipikor, Jakarta.

Nurdin terbukti secara sah dan meyakin melakukan korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi selama menjabat 2016-2019, seperti yang dituduhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam gelar sidang jarak jauh di Jakarta, Kamis (9/4) Majelis Hakim menyatakan, Nurdin terbukti bersalah melanggar Pasal 12 ayat (1) a Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 20/2001 juncto (jo) Pasal 55 jo 64 KUH Pidana. Majelis Hakim juga menyatakan, tuduhan Jaksa KPK terbukti menyatakan Nurdin bersalah melanggar Pasal 12 B UU Tipikor.

“Menyatakan terdakwa Nurdin Basirun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan berlanjut,” begitu amar putusan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Yanto dari Pengadilan Negeri (PN) Tipikor, Jakarta, Kamis (9/4). Atas perbuatan tersebut, Majelis Hakim mengganjar Nurdin dengan hukuman penjara.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurdin Basirun, dengan pidana penjara selama empat tahun,” kata Hakim Yanto. Nurdin, dalam putusan tersebut, juga dihukum denda senilai Rp 200 juta, atau dikurung tiga bulan, serta diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp 4,22 miliar atau kurungan tambahan selam enam bulan.

Hakim Yanto menegaskan, ganti kerugian negara itu harus dilaksanakan paling lambat setelah putusan inkrah. Kata Yanto, jika Nurdin tak sanggup membayar kerugian negara dari tenggat waktu yang diputuskan, Jaksa Penuntut berhak melakukan perampasan terhadap harta miliknya.

“Maka harta benda yang disita oleh Jaksa, dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti,”  kata Yanto. Selain itu, dalam amar putusan, Majelis Hakim juga mencabut hak politik Nurdin selama lima tahun.

Vonis terhadap Nurdin ini, sebetulnya lebih ringan dua tahun dari tuntutan jaksa KPK. Jaksa KPK menuntut agar Majelis Hakim menghukum politikus 62 tahun tersebut dengan pidana penjara selama enam tahun penjara dan denda Rp 250 juta atau kurungan selama enam bulan. KPK meyakini, Nurdin melakukan korupsi dalam tiga lapis dakwaan.

Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Nurdin Basirun menyatakan belum mengambil keputusan untuk menerima atau melawan banding. “Saya masih pikir-pikir,” kata dia.

Sementara Kordinator Jaksa KPK Muhammad Asri, dalam pernyataannya, pun masih belum mau menyatakan banding, atau menerima putusan Majelis Hakim tersebut. “Kami juga pikir-pikir,” kata Jaksa Asri. (bd)

Check Also

Diduga Tipu Pelanggan, Pedagang Di Jombang Ditangkap Polisi

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Seorang ibu rumah tangga pedagang toko peracangan, Sela putri rahayu (26) warga Dusun Caruban …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!