Kasus Ruko Simpang Tiga Mojongapit, Bupati, Disdagrin, DPRD, Hingga BPN, Digugat di PN Jombang

Bambang Sugeng Irianto (penggugat). FOTO : Istimewah

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Ternyata upaya keras yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jombang dan DPRD setempat, untuk menyelamatkan tanah aset pemerintah daerah (Pemda) yakni, tanah eks terminal lama Jombang, yang terletak di kawasan simpang tiga Desa Mojongapit Kecamatan/ Kabupaten Jombang, yang sejak tahun 1996 sampai sekarang ditempati bangunan ruko, menimbulkan persoalan hukum.

Kebijakan Pemkab Jombang, memuntuskan akan mengambil alih pengelolaan tanah beserta ruko simpang tiga Mojongapit yang telah secara jelas menjadi hak Pemkab Jombang, karena masa berlaku Hak guna bangunan (HBG) yang diberikan selama 20 tahun (1996 – 2016) kepada pembeli ruko, sudah berakhir sejak 2016 silam. Dan Pemkab Jombang Juga menagih uang sewa sebesar Rp 4 milyar kepada pihak yang menempati tanah dan ruko aset Pemkab tersebut. Uang sewa Rp 4 miliar tersebut berdasarkan hasil audit BPK, dan sewa Rp 4 miliar tersebut terhitung sejak 2016 (Setelah HGB habis masa berlaku 2016) sampai 2022. Namun hal ini malah digugat oleh segelintir orang ke Pengadilan Negeri (PN) Jombang.

Gugatan tersebut tercatat sebagai perkara nomor 69/Pdt.G/2022/PN Jbg, yang dilayangkan Pengugat atas nama Bambang Sugeng Irianto. Gugatan perdata tersebut. Didaftarkan di PN Jombang pada 21 November 2022 lalu. Sedangkan para tergugat mereka adalah :

  1. Tergugat I (satu) Mundjidah Wahab / Bupati Jombang Cq Agus Purnomo, S.H, M.Si / Setkab Jombang Cq Ir. Hari Oetomo, M.Si / Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkab Jombang (Tergugat I)
  2. Tergugat II (dua) Mas’ud Zuremi / Ketua DPRD Jombang / Ketua Pansus Pertanahan Ruko Simpang Tiga. (Tergugat II)
  3. Tergugat III (tiga) Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ BPN Wil. Jombang.

Sidang pertama, dijadwalkan pada Selasa 8 Desember 2022 pukul 11.00 WIB.

Dalam dokumen permohonan yang diposting situs resmi Pengadilan Negeri Jombang, penggugat menilai tergugat I yakni : Bupati Jombang Mundjidah Wahab, Sekdakab Agus Purnomo, serta Kadisdagrin Jombang Hari Oetomo, telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Sedang Tergugat II, ada Mas’ud Zuremi selaku Ketua DPRD Jombang dan sekaligus Ketua Pansus Ruko Simpang Tiga. Mas’ud dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan rekomendasi terkait kasus ruko simpang tiga. Isi rekomendasi yang dibuat tergugat II diantaranya :

  1. Merekomendasikan agar Pemkab Jombang terus berusaha melakukan penagihan piutang sesuai audit BPK kepada penghuni ruko simpang tiga.
  2. Agar Pemkab Jombang melakukan upaya tegas berupa penertiban dan pengambilalihan ruko simpang tiga untuk menyelamatkan aset Pemerintah Daerah, jika penghuni ruko tidak segera menyelesaikan tanggungan piutang.
  3. Kewajiban untuk mengelola ruko simpang tiga adalah mutlak kewenangan Pemkab Jombang. (4) Jika Pemkab bermaksud menyewakan kembali aset ruko simpang tiga, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan diprioritaskan untuk diberikan kepada penghuni ruko simpang tiga.
  4. Terhadap penghuni ruko simpang tiga yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang diambil Pemkab Jombang, dapat menempuh jalur hukum dan berproses melalui lembaga peradilan.

Sementara itu Tergugat III yakni Kapala Kantor Argaria dan Tata Ruang/BPN Wilayah Jombang, dianggap menerbitkan sertifikat HGB ruko simpang tiga dengan ketentuan yang tidak semestinya.

Pada petitum gugatan, penggugat menilai bahwa dokumen atau surat-surat yang diterbitkan tergugat I, II, dan III dianggap Tidak Sah dan Batal Demi Hukum, dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Penggugat meminta majelis hakim PN Jombang mengabulkan sejumlah gugatan dari pengugat, diantarnya adalah :

  1. Meminta majelis hakim Menyatakan tergugat I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum
  2. meminta majelis hakim menyatakan tidak sah / batal demi hukum Dokumen atau surat-surat yang dibuat Tergugat I Yaitu :
  • Surat Nomor : 600/1576/415.32/2022 tertanggal 18 Maret 2022;
  • Surat Nomor : 028/8105/415.32/2022 tertanggal 13 Oktober 2022;
  • Surat Nomor : 028/9382/415.32/2022 tertanggal 14 November 2022;
  • Dokumen Akta Perjanjian No.1 tahun 1996, Pasal 7, hak dan kewajiban pihak Pertama, ayat 4 huruf b ; yang mengatur secara sepihak dan sewenang-wenang yaitu : atas Usul Pihak ke dua, pihak Pertama berhak menetapakn harga jual unit-unit bangunan Ruko dengan status HGB selama 20 ( Dua Puluh ) Tahun serta nama-nama pedagang yang memenuhi syarat untuk menempati/pembeli Ruko.
  1. Meminta majelis hakim menyatakan, Tidak sah atau batal demi hukum Dokumen (surat rekomendasi) yang dibuat oleh Tergugat II, baik tidak ada tanggal atau bertanggal, baik ada tanda tangan atau ada tanda tangan, baik tidak ada stampel atau ada stempel DPRD Jombang; menyatakan tidak sah / batal demi hukum Dokumen  atau surat-surat yang dibuat Tergugat II.
  2. Meminta majelis hakim menyatakan, tidak sah atau batal demi hukum Dokumen/ sertifikatt HGB-HGB Ruko simpang Tiga Mojongapit Jombang yang diterbitkan oleh Tergugat III, yang isinya masa berlakunya HGB milik Turut Tergugat I untuk pertama kalinya berlaku sampai tahun 2016, selanjutnya menghukum tergugat III untuk mengganti masa berlakunya HGB-HGB hingga tahun 2026/ tahun 2046 demi hukum.
  3. Meminta majelis hakim menyatakan, tidak sah atau batal demi hukum hak sewa Ruko dan Piutang sewa ruko yang diarahkan kepada Turut Tergugat I yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II.
  4. Meminta majelis hakim menyatakan, tidak sah atau batal demi hukum pemindahan hak pengelolaan tanah bekas terminal Mojongapit Jombang menjadi hak milik nya Tergugat I.
  5. Meminta majelis hakim menyatakan sah Ruko simpang Tiga Jombang pemiliknya (para penghuni ruko / pemegang HGB yang sudah tidak berlaku-red), dan sah sekarang dalam pengawasan penggugat hingga perlindungan konsumen Turut Tergugat I selesai demi hukum.

Demikian isi petitum yang berisi tuntutan yang dimintakan oleh pengugat kepada hakim PN Jombang, yang dikutif nusantara pos dari situs resmi Pengadilan Negeri Jombang, pada Minggu (4/12/2022). (Fri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!