Hukrim  

KPK Jemput Paksa Mantan Terpidana Korupsi Eks Gubernur Riau

Gubernur Riau periode 2014-2019 Annas Maamun yang kembali mengenakan rompi tahanan KPK usai dijemput paksa KPK di kediamannya. Rabu (30/3/2022).

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penjemputan paksa Gubernur Riau periode 2014-2019 Annas Maamun (AM) dari kediamannya di Pekanbaru, Riau, Sumatera Utara, pada Rabu (30/3/2022).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, mengtakan pemangilan paksa dilakukan karena KPK menilai Annas tidak kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK dan pemanggilan terhadap yang bersangkutan sebelumnya telah dilakukan secara patut dan sah.

Tim penyidik juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat sehingga AM dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lanjutan.

“Untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap Anas (AM). Ia akan ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 30 Maret 2022 sampai 18 April 2022 di di Rutan KPK pada Kavling C1 berlokasi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta.” Karyoto, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta. Rabu (30/3/2022) lalu.

KPK telah menetapkan Annas sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana suap pada perihal pengesahan RAPBD-P Tahun Anggaran 2014 dan RAPBD Tahun Anggaran 2015 Provinsi Riau.

“Ini adalah surat perintah penyidikan dari tahun 2015 memang terasa cukup lama. Namun demikian, ini adalah beban dari pada tunggakan-tunggakan surat perintah penyidikan yang lama,” Ujar Karyoto.

Ia mengatakan penetapan tersangka terhadap Annas setelah KPK mengumpulkan berbagai informasi dan data serta ditambah dengan fakta-fakta selama proses persidangan dalam perkara terpidana mantan Bupati Rokan Hulu/mantan Anggota DPRD Provinsi Riau Suparman (SP) dan kawan-kawan.

“Kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup maka KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dan menetapkan tersangka AM, Gubernur Riau periode 2014-2019,” teranya.

Dalam kasus ini, sambung Karyoto, tim penyidik juga telah memeriksa 78 saksi dan menyita uang sekitar Rp200 juta dalam proses penyidikan kasus yang menjerat Annas tersebut.

Sebelumnya dalam kasus ini KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Suparman dan mantan Ketua DPRD Provinsi Riau Johar Firdaus (JF).

Atas perbuatannya, tersangka Annas sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk diketahui, sebelumnya, Annas diketahui mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (24/3).

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Annas menjadi pemohon dari gugatan dengan nomor perkara 21/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL. Termohon gugatan ini adalah KPK.

Annas meminta praperadilan untuk memutuskan status penetapan tersangka terhadapnya sah atau tidak.

Dalam petitumnya, Annas memohon agar majelis hakim menerima permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan status tersangka terhadap pemohon yang ditetapkan KPK tidak sah menurut hukum, menyatakan status tersangka yang ditetapkan KPK tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta menyatakan status tersangka yang ditetapkan KPK batal demi hukum.

Tak hanya itu, Annas pun meminta jika hakim praperadilan memiliki pendapat lain, agar tetap memberikan keputusan dengan mengedepankan rasa keadilan. “Mohon kiranya memberikan rasa keadilan terhadap Pemohon yang telah tua-renta kini telah berusia 82 tahun (ex aequo et bono),” Tulisnya dalam petitum.

Gubernur Riau periode 2014-2019 Annas Maamun Perna Jadi Terpidana Korupsi

Annas merupakan terpidana kasus korupsi terkait alih fungsi lahan di Provinsi Riau. Dia telah menjalani hukuman dan dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung pada 21 September 2020 silam.

Pada 2015, Annas dijatuhi vonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung. Ia terbukti bersalah dalam korupsi alih fungsi lahan yang merugikan negara Rp 5 miliar.

Annas kemudian mengajukan kasasi ke MA. Namun, putusan kasasi MA justru memperberat masa hukumannya menjadi 7 tahun penjara. Namun pada 2019, Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada Annas berupa pengurangan jumlah pidana dari pidana penjara 7 tahun menjadi 6 tahun.

Annas menjadi tahanan sejak 25 September 2014 saat terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK. Di persidangan, Annas terbukti menerima suap 166,100 Dolar AS dari Gulat Medali Emas Manurung dan Edison Marudut, untuk memasukkan areal kebun sawit seluas 2.522 hektar di 3 kabupaten, ke dalam surat revisi luas bukan kawasan hutan di Provinsi Riau. Selain itu, Annas juga terbukti menerima suap Rp 500 juta dari Edison Marudut melalui Gulat Medali Emas Manurung, terkait pengerjaan proyek untuk kepentingan perusahaan Edison Marudut di lingkungan Provinsi Riau.

Namun, Annas tidak terbukti melakukan dakwaan ketiga, yaitu menerima suap Rp 3 miliar dari janji Rp 8 miliar dalam bentuk mata uang Dolar Singapura, dari Surya Damadi melalui Suheri Terta untuk kepentingan memasukkan lahan milik sejumlah anak perusahaan PT Darmex Agro, dalam revisi usulan perubahan luas kawasan bukan hutan di Provinsi Riau. Perusahaan ini bergerak dalam usaha perkebunan kelapa sawit. (Bd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!