godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Senin , Januari 18 2021
Home / Investigasi / Lsm Arak : Proyek Pengadaan 3000 BRT Kemenhub Rugikan Negara
BRT KEMENHUB 2015 : Nampak BRT bantuan Kemenhub No Pol D 7688 AP, berada ditermimnal Purworejo, Jawa tangan mengangkut penumpang. Kursi penumpang sudah dirubah menghadap kedepan.

Lsm Arak : Proyek Pengadaan 3000 BRT Kemenhub Rugikan Negara

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Lsm Aliasi Rakyat anti Korupsi (Lsm Arak) Safri Nawawi, program pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) sebanyak 3.000 unit untuk periode 2015-2019. Yang diluncurkan Kementrian perhubung, Melalui Ditjen Perhubungan Darat (Dirjen PHD), merugikan keuangan Negara, dan mangkrak.

BRT KEMENHUB 2015 : Kondisi pasilitas tempat duduk dalam BRT yang tidak layak, bus jurusan Kota Prabumulih menuju terminal Alang-alang lebar Palembang, Sumatra selatan. BRT ini dikelolah oleh Perum Damri sebelumnya no Pol D (Bandung). Setelah mangkrak di Bandung dipindah ke Sumsel.

“Klaim keberhasilan pelaksanaan program 3000 BRT bak jauh dari panggang api. Karena bus BRT yang dibeli Kemenhub tersebut mangkrak dimana-mana. Daerah (Provinsi, Kabupaten, kota) penerima bantuan BRT kesulitan mengoperasikan Bus karena kesulitan biaya operasional, kondisi jalan dan fasilitas pendukung tidak memadai.” Kata Safri.

Tidak hanya itu, keuangan Negara juga dirugikan karena gagal mensejahterakan masyarakat dan gagal mengatasi kemacetan di kota-kota besar di Indonesia. Pada titik ini, BPK harus bergerak mengauditnya.
Safri menerangkan, pengadaan 3000 unit BRT tersebut tahap awal tahun 2015 sebanyak 1000 unit, tahap kedua sebanyak 500 unit tahun 2016, tahap ketiga sebanyak 500 unit tahun 2017, Sedangkan sisanya sebanyak 1.000 unit BRT akan mulai di lelang lagi pada tahun 2018 – 2019.

BRT KEMENHUB 2015 : Kondisi dalam dalam BRT jurusan Kota Prabumulih menuju terminal Alang-alang lebar Palembang, Sumatra selatan. BRT ini dikelolah oleh Perum Damri sebelumnya no Pol D (Bandung).

Menurut data Lsm Arak menemukan fakta Bus BRT bahwa baru tahap awal yaitu pembelian tahun 2015 lalu sebanyak 1000 unit BRT ukuran besar. Sudah mangkrak dimana-mana. Berikut ini diantaranya, dihimpun berdasarkan temuan Lsm Arak dilapangan, dan laporan masyarakat.

1. Pemerintah kota Semarang Jawa Tengah :

Kemehub RI memberikan bantuan 25 Bus BRT ukuran besar, pembelian tahun 2015, baru diserahkan ke Pemkot Semarang pada Januari 2016. Namun sejak diterima Januari 2016 oleh pemkot semarang 25 unit Bus BRT bantuan hibah tersebut mangkrak, selama satu tahun lebih, 25 bus kehujanan kepanasan hanya diparkir diterminal Mangkang.

Tanggal 4 Januari 2017 lalu, 25 unit BRT tersebut kehilangan 32 unit ban serep lantaran digondol maling. Beberapa hari kemudian terminal Mangkang, mendadak heboh lagi, karena delapan unit bus hibah tersebut disewakan tanpa izin. Kasus ini ditangani penyidik Unit Tipikor Polrestabes Semarang. Selama satu tahun lebih 25 bus itu terparkir di Terminal Mangkang. Sejak dibeli tahun 2015, bus bantuan Kemenhub, baru dipaksakan beroperasi sekitar Maret 2017.

Jadi sejak dibeli tahun 2015 barulah 25 bus bantuan kemenhub, dioperasi pada bulan maret 2017. Pengoperasian bus tersebut saat ini terseok-seok. Karena kesulitan biaya perawatan bus, dan biaya BBM.

2. Perum Damri :

Sebanyak 225 unit BRT ukuran besar pembelian tahun 2015, oleh Kemenhub dihibahkan kepada kepada Perum Damri. Pengelolaan 225 bus BRT tersebut oleh Perum Damri, amburadul. Misalnya trayek pengoperasian bus tersebut tidak jelas. Misalnya dari temuan Lsm Arak, ada puluhan unit bus BRT bekas bantuan hibah Kemenhub tahun 2015, plat nomor (Nopol) kendaraan sudah plat kuning dengan seri D (Bandung). Lalu dioperasikan di Sumatera selatan. Celakanya pengoperasian BRT ukuran besar tersebut di beberapa daerah di Sumatera selatan menimbulkan masalah baru :

• Misalnya 5 unit BRT ukuran besar plat D (Bandung), yang dioperasikan di Kota Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, melayani rute Pangkalan balai – Terminal Alang-Alang Lebar Palembang. Mulai beroperasi pertengahan November 2016. Kemudian beroperasi sekitar Mei 2017. Bus BRT pindahan dari bandung tersebut hanya beroperasi sekitar 5 bulan, setelah itu bus menghilang.

• Bus bekas 5 unit BRT pembelian tahun 2015, beroperasi melayani trayek Kota Prabumulih – Terminal alang-alang lebar. Juga minimbulkan masalah baru dijalan. Bus BRT beroperasi seperti bus konfensional biasa, prilaku bus seperti mikrolet menurunkan dan menaikan penumpang tidak melalui halte, karena tidak punya halte. Dan kondisi tempat duduk penumpang 5 bus BRT tersebut, sudah dirubah menghadap kedepan semua, bahkan kursi penumpang mengunakan kursi plastik biasa yang bukan untuk peruntukan kursi bus, yang lebih parah lagi kursi BRT ada yang mengunakan kotak kayu.

Kondisi interior 5 BRT sudah tidak layak lagi disebut BRT. Dan kondisi badan mobil juga sudah banyak mengalami kerusakan.

Bukan hanya itu, kami juga pernah menemukan bus BRT ukuran besar plat D (Bandung) pembelian tahun 2015 masuk keterminal Purworejo, Jawa tengah, didalamnya banyak penumpang. Ini artinya trayek BRT yang dikelolah oleh Perum Damri Amburadul, dan posisi kursi penumpang sudah dirubah menghadap kedepan semua.

ROYEK 3000 BRT KEMENHUB : Inilah kondisi BRT bekas bantuan dari Kemenhub RI, untuk Kota Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, bus tersebut produksi tahun 2015, diterima Pemkab Banyuasin bulan November 2016, kondisinya sangat memprihatinkan. Proyek pembelian BRT yang cuman menguntungkan pejabat Kemenhub, rekananya, dan begundal-begundalnya.

Dan dari pidato-pidato yang disampaikan oleh pejabat Kemenhub RI, pembelian BRT tahap awal tahun 2015 sebanyak 1000 unit BRT ukuran besar, akan dibagikan ke 33 kota / propinsi di Indonesia. Tapi pada pelaksanaanya bus BRT yang dibeli tahun 2015, justru 225 unit BRT dihibahkan ke Perum Damri yang ada di Bandung.

BRT KEMENHUB 2015 : Kondisi pasilitas tempat duduk dalam BRT yang tidak layak, bus yang dibeli tahun 2015 ini dikelolah oleh Perum Damri sebelumnya no Pol D (Bandung). Setelah mangkrak di Bandung dipindah ke Sumsel.

3. PPD Jabodetabek :

Dan dari pidato-pidato yang disampaikan oleh pejabat Kemenhub RI, pembelian BRT tahap awal tahun 2015 sebanyak 1000 unit BRT ukuran besar, akan dibagikan ke 33 kota / propinsi di Indonesia. Tapi kenyatanya PPD Jabodetabek, justru mendapat porsi bantuan paling banyak yaitu 600 unit BRT ukuran besar. Dari Kemenhub. Lalu dimana kosestensi pidato yang keluar dari mulut mereka.

4. Kota Aceh, Kota Bandar lampung, Kota Ambon, Kota Pekan Baru, Kota Batam, Kota Palembang, dan Kota Sorong :

1000 unit Bus BRT yang dibeli Kemenhub tahun 2015, juga dihibahkan ke enam kota lainya yaitu : Kota Aceh dapat 25 bus, Kota Bandar lampung 20 bus, Kota Ambon 5 bus, Kota Pekanbaru 50 Bus, Kota Batam 15 bus, Kota Palembang 50 bus.

Menurut SK Menhub RI No : KP 692 Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, penerima bantuan bus BRT tersebut, wajib mengoperasikan Bus paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan berita acara serah terima oprasional.

Namun kenyataanya kota-kota penerima bantuan tersebut sudah lebih dari 3 bulan setelah penandatanganan serah terima Bus. Baru selanjutnya bus dioperasikan secara bertahap.
Dan kota penerima bantuan bus, hingga sekarang banyak yang kesulitan dalam mengoperasikan bus bantuan, banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari tidak tersedianya biaya untuk oprasional, infrastruktur yang tidak mendukung, seperti jalan yang tidak memadai, tidak adanya halte untuk menaikan dan menurunkan penumpang.

Dari kondisi diatas, terlihat jelas, proyek pembelian 3000 BRT periode 2015 – 2019 bukan proyek yang diusulkan dari daerah. Baru pembelian 1000 Bus tahap awal saja sudah bermasalah, Bus pun banyak yang mangkrak.

“Namun saya heran, meski pembelian BRT tahap awal sudah bermasalah, tapi tahun 2016 dan 2017 pihak Dirjen perhubungan darat, secara diam-diam masih meneruskan proyek pembelian 3000 unit BRT ini. Saya curiga ada kerja sama antara perusahaan penyedia jasa (pabrik mobil) dengan pejabat Dirjen Perhubungan darat.” Kata Safri.

Sekarang tidak ada yang gratis, makelar yang berhasil mejualkan mobil bekas saja dapat uang fie. Apa lagi kalau pejabat Dirjen Perhubungan darat yang jadi makelar ribuan BRT. Jadi patut diduga proyek 3000 BRT ini adalah proyek kong-kalikong.

“Oleh karena itu kami perlu mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan kasus ini. Agar pejabat-pejabat kemenhub, yang merangkap jadi seles bus BRT cepat diseret kerana hukum. Karena pembelian proyek 3000 BRT bukan berdasrkan pengkajian yang baik dan matang, tapi patut diduga untuk kepentinganbeberapa oknum pejabat Kemenhub.” Tegas Safri. (jun)

Check Also

Proyek Gedung MAN 4 Denanyar Rp 5,5 M, Dikerjakan PT Cipta Prima Selaras Tanpa Papan Nama

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Proyek Pembangunan Gedung Pusat Layanan Keagamaan Terpadu MAN 4 Jombang, yang berada Jl. KH. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!