godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Sabtu , Oktober 16 2021
Home / Pemerintah / PPKM Darurat, Kemnaker : Pekerja Terpaksa WFH 100 Persen Berhak Dapat Upah
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri

PPKM Darurat, Kemnaker : Pekerja Terpaksa WFH 100 Persen Berhak Dapat Upah

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Pemerintah telah resmi melaksanakan PPKM Darurat di tengah meningkatnya penambahan kasus baru secara signifikan yang dilaksanakan pada 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali.

Salah satu cakupan pengetatan adalah seluruh pekerja di sektor non-esensial harus melaksanakan bekerja dari rumah atau WFH. Sementara bagi pekerja sektor esensial dan kritikal dapat bekerja dari kantor dengan jumlah pekerja yang dibatasi.

Untuk mendukug PPKM Darurat ini, Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen dalam melindungi pekerja, termasuk perlindungan dalam hal upah bagi pekerja yang terpaksa harus Work From Home (WFH) atau Bekerja dari rumah 100 persen di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa pada prinsipnya, upah adalah hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan. Adapun terkait besaran upah didasarkan pada kesepakatan dalam Perjanjian Kerja antara pekerja dan pengusaha.

Dirjen Putri menegaskan, demikian pula dengan pekerja yang terpaksa melaksanakan WFH 100 persen di masa PPKM Darurat seperti sekarang ini, maka pekerja masih berhak mendapatkan upah. “Ya, pekerja tetap berhak dapat upah,” ujar Indah di Jakara, Kamis (8/7/2021).

Menurut Indah, jika perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar upah kepada pekerja di masa PPKM Darurat, maka pihaknya mempersilakan perusahaan untuk menggunakan pedoman dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

Dia menambahkan, jika ada adjustment besaran upah yang akan diterima oleh pekerja sebagai dampak dari PPKM Darurat ini, maka harus didasari dengan bukti tertulis kesepakatan dari hasil dialog bipartit antara pekerja dan perusahaan. “Karena hasil dari dialog bipartit juga bisa menjadi solusi antara pengusaha dan pekerja,” Ujarnya. (bd)

Check Also

Bupati Jombang Lantik Pj Sekda Dan 133 Pejabat Lainya

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab, lantik Penjabat Sekda dan 133 Pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!