godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Senin , Januari 18 2021
Home / Nasional / PT DKI Kuatkan Vonis 13 Tahun Buai Dirut PT HM, Terdakwa Korupsi Proyek Kilang LPG Muba
Salah satu proyek kilang LPG di Indonesia

PT DKI Kuatkan Vonis 13 Tahun Buai Dirut PT HM, Terdakwa Korupsi Proyek Kilang LPG Muba

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan vonis 13 tahun penjara, denda Rp 650 juta, dan uang pengganti Rp 63,6 miliar lebih terhadap Direktur Utama PT Hokasa Mandiri Trisnawan Widyanto.

Pada putusan banding Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI, majelis hakim menegaskan perbuatan Trisnawan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

“Mengadili, satu, menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Dua, menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut,” Kata Ketua Majelis Hakim Banding Daniel Dalle Pairunan saat pengucapan putusan, sebagaimana dikutip di Jakarta, Senin (23/11/2020).

Putusan tesebut berdasarkan hasi permusyawaratan hakim pada 5 November dan dibacakan pada 19 November itu juga menetapkan Trisnawan tetap berada di dalam tahanan dengan pengurangan masa penangkapan dan penahanan.

Majelis hakim menyatakan, berdasarkan fakta hukum di persidangan melalui alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dokumen, dapat dibuktikan bahwa Trisnawan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Sebagai penyedia barang, Trisnawan berwenang menyediakan barang pada pekerjaan Pembangunan Kilang Liquefied Petroleum Gas (LPG) Mini Plant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 2013-2015. Tetapi dengan bersama-sama terpidana Danny Cahyono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pekerjaan utama pembangunan Kilang LPG tersebut dialihkan kepada subkontraktor, PT Yusonda Mahayasa Nusantara.

Perusahaan ini lalu meminta pembayaran uang muka kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang disetujui Danny Cahyono. Trisnawan menerima pembayaran walaupun belum melampirkan rencana penggunaan uang muka, melakukan perubahan penilaian pembobotan pekerjaan atau penghitungan fisik pekerjaan sebagai dasar perhitungan pembayaran pekerjaan.

Pengajuan hingga penerimaan pembayaran tidak sesuai kemajuan fisik pekerjaan. Akibatnya, terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp64.720.555.454. Jumlah kerugian tersebut sebagaimana hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Nomor: 44/LHP/XXI/06/2018 tertanggal 21 Juli 2018.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Trisnawan dengan pidana penjara selama 13 tahun dan pidana denda sebesar Rp650 juta subsider pidana kurungan selama 7 bulan. Dia juga dikenakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada terdakwa Trisnawan sebesar Rp63.602.055.454. Apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dirampas untuk menutupi kerugian negara. (Bd)

Check Also

Pemerintah Bubarkan FPI, Kemenko Polhukam Dibanjiri Karangan Bunga

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI Jl. Merdeka Barat, Jakarta …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!