godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Minggu , Oktober 24 2021
Home / Investigasi / Ruwet, Sudah Bayar Rp 175 Ribu, Ratusan Warga Di Jombang Geruduk Kantor Kades, Tuntut Kejelasan Sertifikan PTSL
Kepala desa Tebel Khoiman (duduk didepan pakai masker hitam) dan pengacara Sugiarto SH (duduk didepan pakai peci), saat menemui ratusan warga, yang menuntut kejelasan sertifikat PTSL. Jum’at malam (11/6/2021)

Ruwet, Sudah Bayar Rp 175 Ribu, Ratusan Warga Di Jombang Geruduk Kantor Kades, Tuntut Kejelasan Sertifikan PTSL

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Khoiman, Kepala desa Tebel, Kecamatan bareng, Kabupaten Jombang, Jawa timur, kini dibuat pusing memanen hasil keruwetan kebijakan yang ia buat sendiri.

Pasalnya ratusan warganya, pada Jumat malam (11/6/2020) beramai-ramai mengeruduk kantor Kepala desa Tebel, kedatangan ratusan warga kekantor desa tersebut untuk mempertanyakan kejelasan sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sejak tahun 2019 lalu sampai hari ini, tidak ada kejelasan.

Informasi yang dihimpun dilapangan, pada tahun 2019 terdapat sekitar 1.429 warga desa Tebel sudah membayar Rp 175 ribu / per pemohon sertifikat PTSL. Warga beranggapan membayar Rp 175 ribu, tersebut untuk biaya pengurusan sertifikat PTSL di Kantor desa. Setelah membayar Rp 175 ribu, tahun 2019 lalu, ternyata sertifikat yang mereka ajukan hingga kini tidak ada kejelasan.

Oleh karena itulah warga meminta Kades Tebel Khoiman mempertanggung jawabkan uang yang mereka bayar, dan menuntut kejelasan sertifikat yang mereka ajukan, sejak 2019 hingga kini tidak ada kejelasan.

Kades Tebel Khoiman (pakai masker hitam) dan pengacara Sugiarto SH (pakai peci), saat menemui ratusan warga, yang menuntut kejelasan sertifikat PTSL. Jum’at malam (11/6/2021)

Susilo, salah seorang warga, ia mengatakan kami datang ke Kantor desa untuk mintak kejelasan dan pertanggung jawaban dari Kades Tebel, karena tahun 2019 lalu, kami sudah membayar Rp 175 ribu, untuk pengurusan sertifikat gratis (Sertifikat program PTSL) dari Presiden Joko Widodo. Tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan.

“Tahun 2019 kami sudah membayar lunas Rp 175 ribu /sertifikat,tapi sampai hari ini sertifikat yang kami ajukan melalui program PTSL tidak ada kejelasan. Oleh karena itu kami minta Kades Tebel, mempertangungjawabkan dikemanakan uang yang dibayar oleh warga, dan kami meminta kejelasan kapan sertifikat tersebut jadi.” Kata Susilo, Jumat malam. (11/6/2021).

Sosilo, menegaskan, kami berangapan dengan membayar Rp 175 ribu, itu sudah termasuk biaya pengurusan sertifikat tanah program PTSL didesa, karena program PTSL itu digratiskan oleh Presiden Jokowi, dimana BPN tidak memungut uang sepeserpun dari pemohon.

“Menurut aturan SKB (Surat keputusan tiga menteri) biaya PTSL untuk pulau Jawa, pemerintah didesa hanya boleh memungut dari pemohon Rp 150 ribu. Tidak boleh melebihi Rp 150 ribu.” Tegas Susilo.

Menangapi tuntutan warga Kades Tebel Khoiman, mendatangkan pengacara asal Jombang bernama Sugianto SH, untuk menemui warga. Dan Kades Tebel Khoiman, mempersilahkan Sugianto, untuk menjelaskan kepada warga.

Diwaktu yang bersamaan, Sugiarto, SH, menjelaskan kepada warga, bahwa masalah ini berawal tahun 2019, Kades Tebel Khoiman, curhat kepada dia (Sugianto) inti curhat tersebut, bahwa Desa Tebel akan mendapatkan program Sertifikat PTSL, dan Kades Khoiman merasa takut kalau memungut uang dari warga takut diangap Pungli, dan kena permasalahan hukum.

Ratusan warga desa Tebel, yang menuntut kejelasan sertifikat PTSL. Jum’at malam (11/6/2021)

“Lalu saya menawarkan kepada Kades Khoiman, untuk menjadi pendamping program PTSL ini didesa Tebel, dan saya buat proposal ke Kades, akhirnya disepati Kades. Selanjutnya saya minta Kades Khoiman, mengundang warganya kekantor desa. Setelah warga hadir saya menyampaikan sendiri kewarga melalui rapat tersebut, intinya saya menawarkan kewarga sebagai pendamping program sertifikat PTSL didesa Tebel, satu pemohon ditarik biaya Rp 175 ribu.” Terang pengacara Sugiarto.SH, kepada warga. Jum’at malam (11/6/2021).

Lebih lanjut Sugiarto, menjelaskan kepada warga, bahwa uang Rp 175 yang dibayar warga tersebut, adalah biaya jasa pendamping atau biaya jasa pengacara. “Karena saya sudah bekerja untuk menyiapkan berkas pengajuan sertifikat PTSL dari warga, kalau saya diminta untuk mengembalikan uang itu saya tidak mau, karena saya sudah bekerja.” Terang Sugiarto.

Sugiarto, menegaskan, saya sudah menyiapkan berkas-berkas pengajuan dari warga. Kalau masalah sampai hari ini ternyata desa Tebel belum mendapatkan program sertifikat PTSL itu, bukan tugas dia. “Untuk mengajukan agar desa Tebel dapat bantuan program sertifikat PTSL itu tugas Kades Tebel, karena itu kewenangan Kades untuk mengajukan program bantuan PTSL ke kantor BPN Jombang.” kata dia.

Sugiarto, juga menegaskan, biaya Rp 175 yang dibayar warga, itu adalah uang jasa pendampingan, atau jasa untuk dia (Sugiarto Cs) selaku pengacara untuk mendampingi warga menyiapkan berkas pengajuan sertifikat PTSL. Jadi itu bukan biaya untuk desa. Imbuh Sugiarto.

Sementara itu Kades Tebel,  Khoiman, ia juga beralasan bahwa biaya Rp 175 ribu, yang dibayar oleh warga pada tahun 2019 lalu adalah biaya untuk pendampingan atau biaya pengacara, bukan biaya pungutan dari desa.

Menanggapi, desakan warga terkait kejelasan program sertifikat PTSL didesa Tebel,  Kades Tebel, Khoiman, mengatakan “Bahwa tahun 2022 desa Tebel akan mendapat program PTSL, jadi kita tunggu tahun 2022, kalau warga tidak percaya, nanti perwakilan warga bisa ikut sama-sama dengan kami menanyakan ke kantor BPN Jombang.” Kata Kades Tebel,  Khoiman, dihadapan warganya, Jum’at malam. (11/6/2021).

Mendengar penjelasan pengacara (Sugiarto) dan jawaban dari Kades Tebel, Khoiman, membuat beberapa warga sempat emosi, hingga dalam pertemuan tersebut diwarnai adu mulut, dan teriakan warga yang tidak terima. Karena sebagian warga tetap berangapan bahwa membayar Rp 175 ribu, itu sudah termasuk biaya pengurusan berkas didesa. Dan kedepannya nanti mereka menolak jika masih dipungut biaya lagi.

Ratusan warga desa Tebel, yang menuntut kejelasan sertifikat PTSL. Jum’at malam (11/6/2021)

Dengan nada keras Susilo, mengatakan “Menurut SKB tiga menteri biaya pengurusan sertifikat tanah program PTSL untuk pulau jawa hanya Rp 150 ribu. Lebih dari itu, namanya Pungli. Dan saya tidak tahu kalau membayar Rp 175 ribu, itu cuman untuk biaya jasa pengacara atau pendamping. Ini jelas merugikan warga, dan ini kebijakan ruwettt.” Ujar Susilo, dengan nada tinggi.

Dari pantauan dilapangan hingga acara tersebut bubar, tidak ada kesepakatan, apa-apa antara warga dengan pihak Pemerintah desa Tebel. Bahkan diakhir acara situasi kembali memanas, karena Sekertaris desa Tebel, meminta warga menanda tangani berita acara pertemuan tersebut.

Namun permintaan Sekdes Tebel, ditolak mentah-mentah oleh warga. “Buat apa kami tanda tangan berita acara pertemuan malam ini, karena tak ada kesepakatan apa-apa. Masalah janji Kades, bahwa tahun 2022 desa Tebel akan dapat program PTSL, kami tidak percaya, kalau bukan dari pihak BPN langsung yang datang kedesa menyampaikan masalah ini. Kalau pihak BPN yang menyampaikan langsung kewarga bahwa tahun 2022 desa kami dapat PTSL baru kami percaya.” Teriak warga, yang disambut teriakan warga.

Meski pertemuan antara warga dan Kades Tebel diwarnai ketegangan, karena warga banyak yang geram atas kebijakan sang Kades, namun situasi tetap terkendali.

Sebagai informasi, kasus serupa juga terjadi di lain desa di Kecamatan Bareng, misalnya didesa Mundusewu, dan Desa Kebondalem. Dan jumlah calon pemohon sertifikat PTSL didua desa tersebut setiap desa jumlahnya 1.000 lebih. Besarnya pungutan juga sama Rp 175 ribu / sertifikat, modus pungutan juga sama, dan pelakunya juga sama melibatkan pengacara bernama Sugiarto Cs.

Jadi jika ditotal dikecamatan Bareng, ada tiga desa (Desa Tebel, Mundusewu, dan Desa Kebondalem) warga yang dipungut Rp 175 ribu.

Kalau masing-masing desa dihitung 1.000 calon pemohon sertifikat PTSL, artinya 3 desa berjumlan 3.000 lebih calon pemohon sertifikat.

Maka total uang hasil pungutan di tiga desa ini mencapai Rp 525 juta (Rp 175.000  x 3000 = Rp 525 juta) bahkan lebih, ini sungguh jumlah yang fantastis. (Rin/Why)

Untuk Pulau Jawa Biaya Persiapan Pendaftaran Sertifikat PTSL Hanya Rp 150 Ribu

Dan perlu diketahui oleh Masyarakat, bahwa biaya pengajuan sertifikat program PTSL ini sudah diatur dalam Surat keputusan bersama tiga menteri, yakni Menteri Agraria dan Tata ruang / Kepala BPN; Menteri dalam negeri (Mendagri); Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri PDTT), Nomer 25 / SKB / V / 2017; Nomer 590-31674 tahun 2017; Nomer 34 tahun 2017. Tentang pembiayaan persiapan program PTSL.

Pada diktum ke Tujuh, poin lima. Dalam SKB tiga menteri tersebut, menjelaskan bahwa besaran biaya yang diperuntukkan untuk persiapan pelaksanaan program PTSL  untuk katagori V (wilayah Jawa dan Bali) pemerintah desa hanya diperbolehkan memungut Rp 150 ribu per bidang tanah dari pemohon.

Uang Rp 150 ribu tersebut, untuk biaya kegiatan penyiapan dokumen di desa, pengadaan patok dan materai (Biaya patok tanah, dan materai, masuk didalamnya), dan untuk membiayai operasional petugas kelurahan/desa selama kegiatan persiapan (pendaftaran PTSL) di desa/ Kelurahan.

Artinya mengacu kepada SKB 3 menteri tersebut, dapat disimpulkan bahwa desa Tebel, termasuk ada dipulau Jawa, jadi tidak ada alasan Pemerintah desa untuk memungut warga lebih dari Rp 150 ribu, dari warga calon pemohon sertifikat program PTSL.  (Rin/Why)

Check Also

Belum 1 Bulan Selesai Dikerjakan Pemborong, Jalan Paving Desa Sukodadi Sudah Hancur

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Proyek Jalan usaha tani (JUT) berupa bangunan Jalan Paving, yang berlokasi didusun Kwacang, Desa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!