Hukrim  

Suap Impor Bawang, Mantan Anggota DPR RI Fraksi PDIP Nyoman Dhamantra Divonis 7 Tahun Penjara

Mantan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjungan I Nyoman Dhamantara (pakai rompi orenye)

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Mantan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjungan  I Nyoman Dhamantara, yang merupakan terdakwa kasus suap impor bawang putih, divonis 7 tahun penjara, dan hukuman denda Rp 500 juta subider 3 bulan kurungan.

Tak hanya itu terdakwa Nyoman Dhamantara, selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama empat tahun setelah menjalani pidana pokok.

Putusan vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim, Saifuddin Zuhri saat membacakan amar putusan terdakwa Nyoman Dhamantra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Majelis hakim meyakini bahwa Nyoman Dhamantra selaku anggota Komisi VI DPR bersama-sama dengan Mirawati dan Elviyanto telah terbukti menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Direktur PT Cahaya Sakti Argo (CSA) Chandry Suanda alias Afung, dan dua pihak swasta Dody Wahyudi dan Zulfikar.

Adapun suap yang dijanjikan kepada Nyoman sebesar Rp 3,5 miliar. Suap itu untuk memuluskan pengurusan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih di Kementerian Perdagangan (Kemdag) dan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian (Kemtan).

Sementara itu, Elviyanti dan Mirawati yang merupakan perantara suap itu divonis lima tahun tahun dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Atas perbuatannya tersebut, Nyoman Dhamantra dan dua terdakwa lain yakni Elviyanto dan Mirawati didakwa melanggar Pasal 12 huruf ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif pertama,” ucap hakim Saifuddin.

Kasus ini berawal, saat Afung mengajukan permohonan impor melalui empat perusahaannya, yaitu PT Perkasa Teo Agro, PT Citra Sejahtera Antarasia, PT Cipta Sentosa Aryaguna dan PT Abelux Kawan Sejahtera. Untuk memenuhi kewajiban wajib tanam 5 persen sebagai syarat diterbitkannya Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH),  Afung bekerja sama dengan PT Pertani.

Dody pernah bertemu dengan Nyoman Dhamantra pada awal 2019. Dalam pertemuan itu, Dody bertanya bagaimana cara mengurus impor bawang putih. Nyoman disebut meminta Dody membicarakan teknis pengurusan impor dengan Mirawati.

Kemudian Dody menawarkan jalur pengurusan impor bawang putih melalui Nyoman dan Mira kepada Afung. Afung kemudian menyetujui tawarna tersebut. Dody selanjutnya melakukan pertemuan dengan sejumlah orang, termasuk Nyoman, Mirawati, dan Elviyanto untuk membahas pengurusan ini.

Uang commitment fee untuk pengurusan impor bawang putih itu disepakati sebesar Rp 3,5 milyat. Dari Rp 3,3 milyar, senilai Rp 2 milyar dikirim ke rekening bank milik seorang pegawai money changer milik Dhamantra. Sementara, sisanya senilai Rp 1,5 milyar rencananya dimasukkan ke rekening bersama yang dibuat Dody Wahyudi dan Ahmad Syafiq.

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Nyoman sebelumnya dituntut hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

JPU KPK juga menuntut agar Nyoman Dhamantra dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok. Sementara itu, Elviyanti dan Mirawati dituntut hukuman tujuh tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Atas vonis tersebut, Nyoman, Elviyanti dan Mirawati menyatakan banding. Sedangkan jaksa KPK menyatkan pikir-pikir.

Untuk diketahui,Nyoman ditangkap KPK pada 8 Agustus 2019 lalu atas dugaan kasus suap impor bawang putih. (bd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!