Hukrim  

Haryono Eks Direktur PDAM Tulungagung Dituntut 5 Tahun Penjara

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tulungagung, Agung Tri Radityo

TULUNGAGUNG, NusantaraPosOnline.Com-Mantan direktur PDAM Kabupaten Tulungagung, Haryono dituntut hukuman lima tahun penjara, dalam kasus dugaan korupsi proyek jaringan pipa pada program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2016-2018.

Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Tulungagung, Agung Tri Radityo mengatakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejari Tulungagung, dalam perkara ini  menuntut terdakwa Hariyono dengan tuntutan hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta, subsider 8 bulan penjara, serta pengembalian kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp 478 juta.

“Sidang pembacaan tuntutannya itu pada Selasa (5/4/2022) lalu, di pengadilan Tipikor Surabaya, untuk sidang selanjutnya minggu depan.” Kata Agung. Jumat (7/4/2022).

Ia menjelasakan, tuntutan diberikan setelah JPU mempertimbangkan sejumlah hal, salah satunya adalah keputusan yang dilakukan terdakwa untuk mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara atas dugaan korupsi korupsi yang didakwakan kepada terdakwa.

“Terdakwa ini kan sudah menitipkan uang untuk mengganti kerugian keuangan negara, sebesar Rp 120 juta, itu juga menjadi pertimbangan tuntutan,” Ungkapnya.

Menurut Agung, JPU dalam tuntutannya juga mengancam akan merampas harta milik terdakwa, apabila satu bulan pasca putusan tetap pengadilan, tidak juga membayarkan uang ganti kerugian negara.

“Itu tuntutan yang kita sampaikan, jika tidak segera mengganti rugi selama satu bulan pasca putusan berkekutan hukum tetap, akan kita lakukan perampasan harta dan diganti dengan 8 bulan hukuman penjara.” Ujarnya.

Untuk diketahui, terdakwa Hariyono didakwa menjadi pelaku korupsi program pemasangan pipa untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) selama periode 2016 – 2018.

Akibat perbuatan tersebut, Hariyono dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dalam Undnag Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer JPU. Pungkas Agung. (Srt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!