godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Kamis , Januari 23 2020
Home / Hukrim / Kasus Dana Desa, Kejari Kulonprogo Gledah Kantor Kades Banguncipto

Kasus Dana Desa, Kejari Kulonprogo Gledah Kantor Kades Banguncipto

KULONPROGO, NusantaraPosOnline.Com-Tim penyidik Kejaksaan Negeri Wates melakukan penggeledah kantor Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Rabu (4/12). Pengeledahan tersebut terkait dugaan korupsi Dana Desa, yang dilakukan Kepala desa Setempat.

Beberapa dokumen yang diduga terkait kasus dugaan korupsi di desa tersebut disita. 

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Wates, Noviana Permanasari, mengatakan dokumen tersebut berupa berkas penggunaan dana di Desa Banguncipto. Dana itu berasal dari alokasi dana desa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kulonprogo, dan pihak ketiga. “Kami menggeledah dokumen terkait APBDes,” kata Noviana, Rabu (4/12).

Beberapa dokumen yang disita berupa laporan pertanggungjawaban desa pada 2014 sampai 2018, termasuk dokumen APBDes murni dan perubahan selama lima tahun tersebut. 

Ia menambahkan, surat permintaan pembayaran (SPP) dan standar pelayanan minimal (SPM) Desa Banguncipto hanya untuk tahun  2018, sedangkan SPP dan SPM untuk 2014-2017 tidak ditemukan. “Harusnya SPP dan SPM ada di ruang bendahara karena pencairan dana melalui bendahara,” ucapnya.

Menurut Noviana, Kejari Wates selanjutnya akan melakukan pemangilan dan memeriksa para saksi. “Setelah melihat dokumen yang kami sita, akan dipertimbangkan apakah perlu (memeriksa) pihak ketiga atau tidak. Kita lihat saja nanti.” katanya. 

Kasus dugaan korupsi APBDes ini mulai diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Wates pada awal November 2019. Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Kepala Desa Banguncipto berinisial HS (55) dan Bendahara Desa SM (61). Kasus dugaan korupsi ini dilakukan selama  2014 – 2018 dan menyebabkan kerugian negara Rp1,15 miliar. 

Sekretaris Desa Banguncipto, Syaiful Anwar mengatakan dalam pengeledahan tersebut ada empat ruang yang digeledah tim dari kejaksaan. “Empat ruang tersebut yakni, ruang kepala desa, ruang bendahara, ruang kepala seksi, dan ruang kepala urusan.” Terang Saiful. (jun)

Check Also

Hampir 2 Tahun Jadi Tersangka, Akhirnya KPK Tahan Mantan Kadis PUPR Mojokerto

MOJOKERTO, NusantaraPosOnline.Com-Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto Zaenal Abidin hampir …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *