godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Minggu , Mei 16 2021
Home / Hukrim / Korupsi Bibit Talas Rp 1,87 M, Kejari Tahan Rekanan Pemkab Empat Lawang
Tersangka MR (tangan diborgol) digiring petugas Kejari, menuju mobil tahanan. Jum'at (22/1/2021)

Korupsi Bibit Talas Rp 1,87 M, Kejari Tahan Rekanan Pemkab Empat Lawang

EMPAT LAWANG, NusantaraPosOnline.Com-Kejaksaan Negeri (Kejari) Empat Lawang menahan satu orang rekanan Badan Pelaksana Penyuluhan Ketahanan Pangan  (BP2KP) Pemkab Lawang, dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bibit Talas Bantaeng (Satoimo) tahun anggaran 2015 yang merugikan keuangan negara sekitar Rp1,87 miliar.

Kejari menyatakan tersangka akan bertambah yakni dari instansi pemberi kerja yang saat ini bernama Dinas Ketahanan Pangan. 

“Ya benar ada hari Jum’at  (22/1/2021) penidik sudah menahan satu orang tersangka berinisial MR,  yang bersangkutan dititipkan dilapas,” kata Kejari Empat Lawang Asbach, Senin (24/1/2021).

Menurut Asbach, berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan dugaan kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar dari pengadaan yang tidak sesuai dengan spek.

“Tersangka diancam dengan pasal  UU Tipikor No 2 dan 3 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara,” ujarnya.

Untuk sementara, satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun dalam waktu dekat akan ada dua tersangka yakni dari pihak pemberi pekerjaan yakni instansi BP2KP yang sekarang namanya adalah Dinas ketahanan pangan.

“Dalam waktu dekat akan ada tersangka baru sebanyak dua orang, dari isntansi Pemberi Kerja terkait pengadaan bibit talas bantaeng tesebut,” katanya. 

Ditempat terpisah kuasa hukum tersangka, Syarkowi Toher, menyatakan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bibit talas ini sangat janggal. Pertama, kenapa hanya pihak rekanan atau pemborong yang ditahan.

Menurut dia berdasarkan surat edaran Ketua Mahkamah  Agung Republik Indonesia : 04/Bua.6/HS/SP/XII/2016  9 Desember   2016 pada angka 6 rumusan hukum kamar pidana yang menyebutkan instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara, adalah BPK yang memiliki kewenangan konsitusional. 

Sedangkan instansi lainnya seperti BPKP, inspektorat dan satuan perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit, namun tidak berwenang menyatakan kerugian negara.

“Yang jelas kami berpegangan dan tidak pernah ada pemberitahuan atas kerugian negara yang diserahkan oleh BPK,” Kata Syarkowi. Syarkowi menambahkan, yang pasti dalam persidangan nanti kliennya akan membuka siapa saja yang terkait dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Semua itu sudah tertuang dalam berita acara di kejaksaan. “Klien kami akan membuka nama-nama yang terkait dalam perkara ini. Sebab mustahil hanya klien kami yang jadi tersangka sebab klien kami hanya rekanan atau pemborong. Mustahil dia bisa bekerja sendiri. Tanpa ada campur tangan dari instansi terkait,” Imbuhnya. (jn)

Check Also

Bupati Nganjuk Ditangkap Usai Shooting Vidio Wisata Seni Dan Budaya

NGANJUK, NusantaraPosOnline.Com-Bareskrim Mabes Polri pada Senin petang (10/5/2021) telah menetapkan Bupati Nganjuk, Jawa timur, Novi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!