godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Rabu , Oktober 16 2019
Home / Hukrim / Korupsi Eks Dirut PLN Nur Pamudji, Polisi Amankan Rp 173 Milyar Lebih
Barang bukti uang ratusan milyar yang disita Polisi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PLN, Nur Pamudji.

Korupsi Eks Dirut PLN Nur Pamudji, Polisi Amankan Rp 173 Milyar Lebih

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Tim penyidik Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri polisi mengamankan barang bukti uang Rp 173 miliar lebih dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PLN, Nur Pamudji (NP) dalam kasus pengadaan High Speed Diesel (HSD) PT Trans Petrochemical Pasific Industri (TPPI).

Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Djoko Poerwanto, ia mengatakan, kami mengamankan barang bukti selama tiga tahap. Tahap pertama yaitu pada 6 Maret 2018, sejumlah Rp 140.715.151.524,79. Kemudian tahap kedua dan ketiga pada hari yang sama, yakni 24 Mei 2018.

“Jumlah total sebesar Rp. 173.369.702.672,85,” kata Djoko Poerwanto dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Kasus yang ikut menyeret eks Direktur Energi Primer PLN tahun 2010 sekaligus mantan Direktur Utama PT PLN tahun 2012, Nur Pamudji, sebagai tersangka.

Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Djoko Poerwanto meyebutkan  kasus tersebut bermula dari pertemuan Pamudji dengan Presiden Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), HW (Honggo Wendratno).

Barang bukti uang ratusan milyar yang disita Polisi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PLN, Nur Pamudji.

“Tersangka NP selaku Direksi PT PLN mengadakan pertemuan dengan saudara HW selaku Presdir PT TPPI sebelum lelang dimulai untuk membahas pasokan kebutuhan PT PLN atas BBM jenis HSD dari PT TPPI,” ujar Djoko saat konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Pertemuan tersebut membahas pengaturan PT TPPI sebagai pemenang lelang. Kemudian, Pamudji diduga memerintahkan panitia pengadaan untuk memenangkan Tuban Konsorsium sebagai pemasok HSD ke PLTGU Tambak Lorok dan PLTGU Belawan. Tuban Konsorsium tersebut dipimpin oleh PT TPPI.

“Padahal  HW kan TPPI kalau dilihat dari kemampuan tidak memenuhi syarat, tapi dia akan membentuk perusahaan-perusahaan lain yang dibentuk dalam Tuban Konsorsium. Jadi perusahaan-perusahaan lain itu kalau orang bilang hanya surat-suratnya, dokumen saja,” kata Djoko.

Setelah itu, kedua pihak pun menandatangani kontrak yang berlangsung selama empat tahun. Namun, Tuban Konsorsium hanya dapat memenuhi kontrak tersebut selama sebelas bulan. Ketidaksanggupan PT TPPI bukan dari segi keuangan. “Enggak (karena keuangan), memang gak sanggup,” tutur dia.

Akibatnya, PLN mengalami kerugian karena harus membeli solar dari pihak lain dengan harga yang lebih mahal. Berdasarkan laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan nomor 9/LHP/XXI/02/2018 tertanggal 2 Februari 2018, kerugian negara akibat kasus tersebut sebesar Rp 188,75 miliar.

Akibat tindakannya, Pamudji disangkakan melanggar Pasal 2 dan/atau Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Saat ini berkas perkara kasus tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Agung. (bd)

Check Also

Hanya Dituntut 5 Tahun Penjara, Mantan Bos PLN Sofyan Basir Mengaku Dikriminalisasi

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Cuman dituntut 5 tahun penjara, oleh Jaksa penuntut umum (JPU), Mantan Direktur Utama PT …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *