godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Jumat , Januari 22 2021
Home / Hukrim / KPK Tetapkan Wali Kota Mojokerto Masut Yunus Tersangka Suap APBD

KPK Tetapkan Wali Kota Mojokerto Masut Yunus Tersangka Suap APBD

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Wali Kota Mojokerto Masud Yunus sebagai tersangka suap terkait pembahasan perubahan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto tahun anggaran 2017.

“Penetapan Masud berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan terhadap empat tersangka sebelumnya dalam kasus suap pembahasan perubahan APBD 2017” Kata Febri, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (23/11/2017) malam.

Empat tersangka itu adalah Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq, dan Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto, Wiwiet Febryanto.

Dari pengembangan penyidikan terhadap empat tersangka itu, KPK menemukan bukti baru.

Pada 17 November 2017, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan dan menetapkan orang nomer satu di Mojokerto tersebut sebagai tersangka ke lima dalam kasus ini.

“Tanggal 17 November 2017 KPK terbitkan surat perintah penyidikan dan menetapkan Wali Kota Mojokerto sebagai tersangka,” kata Febri.

Pasal yang disangkakan terhadap Masud yakni pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah akan memastikan terlebih dahulu soal penetapan tersangka atas nama Masud yunus, dalam kasus suap pembahasan APBD pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Mojokerto. Saya belum mendapat informasi kepastianya, namun sampai saat ini sebelum ada pengumuman resmi dari KPK,” Terang pria kelahiran Padang tersebut.

Suap pengalihan anggaran tahun 2017 terbongkar saat KPK menangkap empat orang pejabat di mojokerto dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 17 Juni 2017 lalu. Lembaga antirasuah juga telah menetapkan 4 orang tersangka yakni : Kepala DPUPR Mojokerto Wiwiet Febryanto, Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani dan Umar Faruq.

KPK mengamankan uang Rp 470 juta. Sebanyak Rp 300 juta di antaranya merupakan total komitmen fee dari kepala dinas untuk pimpinan DPRD Mojokerto.

Uang tahap pertama sebesar Rp 150 juta yang merupakan bagian dari komitmen fee tersebut disebut sudah ditransfer pada 10 Juni 2017.

Sementara itu, Rp 170 juta diduga terkait komitmen setoran triwulan yang disepakati sebelumnya.

Pada hari Jumat 10 November 2017  lalu Kepala DPUPR Mojokerto Wiwiet Febryanto, sudah divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. Selain pidana penjara, terdakwa Wiwiet Febryanto juga dihukum pidana denda Rp 250 juta. Jika denda tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Karena telah terbukti  secara sah dan menyakinkan melakukan penyuapan terhadap tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani dan Umar Faruq. Saat ini sedang menjalani proses hukum persidangan di pengadilan Tipikor Surabaya.

Suap yang diduga diberikan Wiwiet terkait pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai Rp 13 miliar. (bd)

Check Also

Korupsi Perpusdes Jombang, Kejari Geledah Rumah Dan Tempat Usaha Bos CV Media Mentari

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Telusuri bukti dugaan korupsi pengadaan perpustakaan desa (Perpusdes) tahun 2019, tim penyidik Kejaksaan Negeri …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!