JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Pelantikan Dr. Ir. Djoko Sasono, M.Sc, sebagai Sekertaris jendral Kementrian Perhubungan (Sekjen Kemenhub) yang dilakukan oleh Menhub Budi karya sumadi. Rabu (2/5/2015) menuai kritikan dari masyarakat. Pasalnya Djoko sasono, dianggap pejabat bermasalah, oleh Lsm Aliansi rakyat anti korupsi (Lsm Arak).
Kordinator Lsm Arak Safri nawawi, ia mengatakan jelang pergantian Sekjen Kemenhub, Inspektur Jenderal Kemehub, merilis daftar 33 proyek pelabuhan mangkrak. Proyek pelabuhan tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan nilai Rp 2,8 triliun. Barulah pada hari Rabu Menhub Budi karya sumadi, melantik Djoko sasono, menjabat Sekjen Kemenhub, mengantikan Sugiharjo.
“Tentunya dengan adanya pergantian Sekjen yang baru, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan, prestasi, dan juga kinerja lembaga Kemenhub. Namun apa yang bisa diharapakan jika Menhub Budi karya sumadi, mengangkat Djoko sasono. Sebagaimana kita ketahui bersama pada 12 Januari 2015 lalu, Djoko sasono, dilantik menjabat sebagai Dirjen Hubdat, oleh Menhub Ignatius Jonan. Namun belum setahun, ia mundur dari jabatan pada Sabtu, 26 Desember 2015 sebagai Dirjen Hubdad. Lalu apa yang rakyat harapkan, dari pejabat yang pernah mengundurkan diri, karena merasa tidak mampu bekerja.” Kata Safri. Minggu. (4/5/2015).
Menurutnya, seperti kita ketahui bersama tahun 2015 lalu Dirjen Hubdah, meluncurkan pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) sebanyak 3.000 unit untuk periode 2015-2019. Harga per unit BRT adalah kisaran Rp.1,4 Milyar (tidak termasuk ongkos kirim) maka anggaran untuk pengadaan bus ini diperkirakan mencapai Rp.4,2 trilun atau lebih. Nah proyek 3000 BRT senilai kisaran Rp 4,4 triliun ini bermasalah, mangkrak di mana-mana.
“Terkait proyek 3000 BRT ini, Djoko sasono, adalah termasuk pejabat yang paling bertangung jawab terhadap proyek pembelian 3000 Bus rapid transit (BRT) ukuran besar periode tahun 2015 – 2019. Karena pada saat perencanaan Djoko sasono, 2 tahun menjabat sebagai Direktur bina Sistem transportasi perkotaan (Dit BSTP) dari 2012. Dit BPSTP yang membidangi pengadaan 3000 BRT tersebut. Sedangkan proyek pembelian 3000 BRT tahap awal dimulai tahun 2015. Jadi secara otomatis saat perencanaan dan pengusulan anggaran 3000 BRT tahun 2014 lalu Djoko sasono adalah orang yang sangat berperan besar.” Lanjut Safri.
Masih menurut Safri, kemudian tanggal 12 Januari 2015 lalu, Djoko sasono, dilantik menjabat sebagai Dirjen Hubdat. Tahun 2015 inilah proyek pembelian 3000 BRT mulai dilaksanakan. Artinya Djoko sasono, yang paling bertangung jawab terhadap proyek pembelian 3000 BRT periode 2015 – 2019 yang sekarang bermasalah.
“Saya berharap Menhub Budi karya sumadi, tidak pikun, masih ingat dengan proyek 3000 BRT senilai kisaran Rp 4,2 triliun. Yang sekarang bermasalah. Seharusnya Menhub Budi karya sumadi, dan Inspektur Jenderal Kemenhub harus memeriksa Djoko sasono. Bukan malah mengangkat Djoko Sasono Jadi Sekjen Kemenhub.” Tegas Safri.
Safri menambahkan, Djoko sasono, juga termasuk pejabat yang harus bertangung jawab atas proyek pembelian 150 BRT yang dibiayai dari APBN 2014 sebesar Rp 187.500.000.000. 150 BRT tersebut untuk mengatasi kemacetan di 5 kota besar (Ibukota provinsi) di Indonesia, satu kota mendapatkan bagian 30 unit BRT, yakni : Surabaya, Bandung, Makasar, Medan, dan Denpasar. Saat ini bus-bus tersebut banyak yang mangkrak menunggu menjadi besi tua. Bahkan 30 BRT untuk kota Surabaya, ditolak mentah-mentah oleh wali kota Surabaya. Tahun 2014 waktu pembelian 150 BRT tersebut, menjabat Dit BPSTP sekaligus sebagai Kuasa penguna anggaran.
“Artinya Djoko sasono, ini termasuk pejabat bermasalah. Oleh karena itulah kami menyayangkan kebijakan Menhub Budi karya sumadi, yang mengangkat Djoko sasono menjadi Sekjen.” Kata pria asal Palembang tersebut.
Sebagai informasi bukan hanya Djoko sasono, yang terlibat proyek 3000 BRT yang masih diberi jabatan penting oleh Menhub Budi karya sumadi. Nasib mujur juga dialami Jujun Endah Wahjuningrum, tahun 2014 lalu ia menjabat Kasubdit angkutan perkotaan Dirjen Hubdad, ia juga terlibat pada proyek pengadaan 150 BRT senilai Rp 187.500.000.000 yang mangkrak.
Selanjutnya tahun 2015 lalu Jujun Endah diangkat menduduki jabatan Dit BPSTP, sekaligus sebagai Kuasa penguna anggaran (KPA) proyek pengadaan 3000 BRT. Jadi Jujun Endah, juga termasuk pejabat bermasalah, namun meski bermasalah ia terus diberi jabatan empuk, oleh Menhub Budi karya sumadi. Sejak 2016 sampai sekarang, Jujun Endah diangkat menduduki jabatan Direktur prasarana perhubungan darat.
Sementara itu dikalangan para pegawai dilingkungan Kemenhub, bahwa Djoko sasono, dan Jujun Endah Wahjuningrum, beredar kabar mereka berdua memiliki beking seorang Politisi dari partai merah, teman kuliah mereka saat kuliah di Bandung. (rin/yan)
