Hukrim  

Sidang Praperadilan, Polisi Minta Hakim Tolak Gugatan MSAT Anak Kiai Jombang Tersangka Pencabulan

Suasana sidang kedua praperadilan di PN Jombang, Jum’at (21/1/2022) dengan agenda jawaban termohon, terkait gugatan MSAT putra kiai Ploso Jombang, yang jadi tersangka pencabulan santriwati.

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur, kembali menggelar sidang lanjutan gugatan praperadilan yang diajukan MSAT, anak kiai yang menjadi tersangka pencabulan, Jumat (21/1/2022).

Dalam sidang hari kedua, dengan agenda tanggapan dari termohon (tergugat), hakim tunggal Dodik Setyo Wijayanto meminta para termohon menyampaikan tanggapan atas gugatan yang dimohonkan MSAT.

MSAT diketahui menggugat 4 lembaga penegak hukum, yakni : Kepala Kepolisian Resor Jombang cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang, Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur cq Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Jawa Timur.

Dan MSAT sebagai pihak termohon, mengugat penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual atau pencabulan terhadap santri wati, yang ia nilai cacat hukum.

Dalam sidang kedua ini, masing-masing institusi tersebut membacakan jawaban secara bergantian.

Termohon I dan III (Polres Jombang dan Polda Jatim) membeberkan fakta-fakta terkait kasus tersebut. Termohon menegaskan bahwa kasus tersebut tidak bisa dihentikan.

Baca Sebelumnya :

Para termohon menegaskan, penetapan tersangka terhadap MSAT sudah sesuai dengan prosedur hukum. Terlebih, polisi sudah mengantongi dua alat bukti.

“Yakni, pemeriksaan sembilan saksi dan surat hasil visum et repertum yang dikeluarkan RSUD Jombang,” Tegas kuasa hukum termohon I AKBP Nurul Anaturoh, SH, MH, dari Bidang Hukum Polda Jatim, di depan persidangan.

Nurul kemudian menguraikan kronologi secara gamblang, kasus tersebut mulai dari adanya laporan korban hingga penetapan tersangka MSAT. Menurutnya, kasus pencabulan itu bermula dari laporan seorang santri wati MKN asal Jawa Tengah pada 29 Oktober 2019 lalu.

Sebagai tindak lanjut, polisi kemudian mengantar korban ke RSUD Jombang guna menjalani visum et repertum. Penyelidikan kasus itupun dimulai. Polisi melakukan pemeriksaan korban serta delapan saksi. Dari jumlah itu, empat di antaranya adalah rekan korban di pesantren Ploso, Jombang.

Dari keterangan saksi-saksi itu diperoleh kesesuaian keterangan. Yakni, korban dan empat temannya berangkat bersama-sama ke gubung Cokrokembang, Desa Puri Semanding, Kecamatan Plandaan. Tujuannya, untuk wawancara internal dengan MSAT. Mereka diwawancarai secara bergiliran.

Setelah itu dilanjut dengan ritual ‘kemben’. Yakni, santriwati harus melepas seluruh pakainnya atau telanjang tanpa sehelai pakaian, lalu diminta menggunakan kain jarik Sidomukti.  “Setelah itu saksi disuruh masuk ke kolam oleh pelaku dengan kondisi telanjang bulat,” ujarnya.

Nurul menjelaskan, para saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung bahwa korban disetubuhi oleh MSAT. Tapi para saksi yang diperiksa polisi, rata-rata mereka mengaku mendapatkan perlakukan yang sama seperti yang dialami korban.

Fakta lain, lanjut Nurul, pada November 2019, RSUD Jombang menerbitkan hasil visum et repertum terhadap korban. Hasilnya didapatkan robekan arah jam enam dan jam sembilan, sampai pada dasar selaput dara. Hasil visum tersebut ditandatangani oleh dr Adi Nugroho Sp.OG.

“Dengan adanya keterangan para saksi dan hasil visum et repertum, kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dengan alasan, telah ditemukan peristiwa pidana. Kemudian polisi menerbitkan perintah penyidikan dengan sangkaan pasal 285 KUHP atau pasal 294 KUHP,” Kata Nurul menjelaskan fakta kasus tersebut.

Nurul menegaskan langkah hukum yang diambil Polres Jombang dengan menetapkan MSAT pada November 2019 menjadi tersangka sudah sesuai dengan prosedur, memenuhi dua alat bukti.  “Yakni, pemeriksaan sembilan saksi dan surat hasil visum et repertum yang dikeluarkan RSUD Jombang. Oleh karena itulah perkara dugaan pencabulan ini tidak bisa dihentikan dan harus dilanjutkan, kepersidangan” Tegas Nurul.

Selanjutnya, usai jawaban dari termohon I, kemudian dilanjutkan termohon lainnya, yakni dari Kajati Jatim dan Kejari Jombang. Sidang praperadilan MSAT lalu ditutup oleh hakim tunggal Dodik Setyo Wijayanto. Sidang akan dilanjutkan pada Senin (24/1/2022) dengan agenda pengajuan alat bukti.

Dalam sidang pertama dan kedua MSAT tidak hadir. Dia diwakili oleh kuasa hukumnya, Deny Hariyatna dan Rio Ramabaskara. Sementara untuk mengurangi jumlah pengunjung di ruang sidang, PN Jombang memasang layar monitor di halaman kantor.

MSAT merupakan anak semata wayang (anak satu-satunya) dari istri kedua seorang kiai di Kecamatan Ploso, Jombang, Jawa Timur.

Pada Oktober 2019, MSAT dilaporkan ke Polres Jombang atas dugaan pencabulan terhadap santri wati di bawah umur asal Jawa Tengah dengan Nomor LP: LPB/392/X/RES/1.24/2019/JATIM/RESJBG.

Korban merupakan salah satu santri atau anak didik MSAT. Selama penyidikan oleh Polres Jombang, MSAT tak pernah sekalipun memenuhi panggilan penyidik. Kendati demikian MSAT telah ditetapkan sebagai tersangka pada November 2019.

Kasus itu kemudian diambil alih Polda Jawa Timur, Namun sampai hari ini polisi ternyata belum bisa mengamankan MSAT. Bahkan MSAT pernah akan dijemput paksa, tetapi pendukungnya menghalang-halangi petugas kepolisian.

Baca Sebelumnya :

MSAT kemudian melayangkan gugatan ke pengadilan, dia menilai prosedur penetapan tersangka tidak sah.

Pada Desember 2021 lalu, MSAT melalui kuasa hukumnya lalu menggugat Kapolda Jatim, dan Kajati Jatim, di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, menilai penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah. Namun pada 16 Desember 2021 gugatan praperadilan tersebut oleh hakim tunggal PN Surabaya, Martin Ginting, menyatakan bahwa gugatan yang diajukan MSAT ditolak alias tak dapat diterima.

Setelah kalah dalam praperadilan pertama di Surabaya, Pada 1 Januari 2022, MSAT melalui kuasa hukumnya, kembali mengajukan gugatan praperadilan di PN Jombang, dan gugatan praperadilan kedua ini juga menyebut Polres Jombang dan Kejaksaan Negeri setempat sebagai tergugat. (Rin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!