godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Selasa , Oktober 26 2021
Home / Hukrim / Terbukti Korupsi Tanah Kuburan, Wabup OKU Divonis 8 Tahun Penjara
Wabub OKU nonaktif, Johan Anuar, terdakwa kasus dugaan korupsi tanah kuburan, saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Klas 1 A Khusus Tipikor Palembang. Selasa (4/5/2021).

Terbukti Korupsi Tanah Kuburan, Wabup OKU Divonis 8 Tahun Penjara

PALEMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Wakil Bupati Kabupaten OKU (Ogan Komering Ulu) provinsi Sumatra Selatan nonaktif, Johan Anuar (JA) yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi tanah kuburan (pamakaman) di kabupaten OKU akhirnya divonis 8 tahun penjara,

Tak hanya itu, ia juga dihukum membayar denda Rp 500 juta subsidaer 6 bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp 3,2 miliar subsidaer 1 tahun penjara.

Putusan tesebut dibacakan oleh ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Klas 1 A Khusus Tipikor Palembang, yang diketuai oleh Erna, Selasa (4/5/2021).

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah dengan menjatuhkan pidana selama 8 tahun. Lalu menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan, mengganti denda Rp 500 juta atau subsider 6 bulan,” kata Erna.

Vonis tersebut sama dengan tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK, M Asri Irwan, pada persidangan pekan lalu. JPU menuntut terdakwa dengan pidana 8 tahun penjara.

Menangapi putusan tersebut, kuasa hukum Johan Anwar, Titis Rachmawati, mengatakan, pihaknya keberatan atas putusan tersebut dan segera menyiapkan nota banding guna menjadi pertimbangan di tingkat peradilan lebih tinggi atau selanjutnya.

“Dalam hal ini, seolah-olah majelis hakim telah bekerja dalam menghakimi persoalan ini. Tapi kami lihat tidak ada keadilan, sehingga dengan putusan tersebut, kami menunggu respons dari penasihat hukum terdakwa. Dan ketika mereka mengajukan banding, maka kita juga pastinya akan mengajukan banding,” ujarnya.

Diketahui, terdakwa saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD OKU pada 2012 diduga mengatur pengadaan tanah bersama empat pejabat Pemkab OKU, yakni sekda, kadisnaker dan asisten sekda. TPU tersebut berada di Kelurahan Kemelak Bidung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, seluas 10 hektare.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif perhitungan kerugian negara dari BPK RI di Dinsos OKU Tahun Anggaran 2012-2013, kerugian negara berasal dari nilai pembayaran SP2D senilai Rp6 miliar dan nilai pembayaran pajak 5% senilai Rp300 juta.

Atas perbuatannya terdakwa dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Jun)

Check Also

Korupsi Jalan, KPK Tangkap Wakil Ketua Dewan Direksi PT Wika-Sumindo

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Ketua Dewan Direksi PT. Wika-Sumindo, Petrus Edy Susanto …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!