Hukrim  

Kades Bulangan Gresik Ditahan Terkait Dugaan Korupsi APBDes Rp 632 Juta

Kades Bulangan Mudlohan duduk dengan tangan diborgol saat konferensi pers digelar Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis. Jumat (2/8/2022).

GRESIK, NusantaraPosOnline.Com-Polres Gresik akhirnya menahan, Kepala Desa (Kades) Bulangan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Mudlohan, tersangka kasus dugan korupsi dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2021. Jumat (2/9/2022).

Sebelunya, Mudlohan sempat beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik polres Gresik. Bahkan ia dikabarkan sengaja kabur untuk menghindari proses hukum.

“Tadi Kades Bulangan Mudlohan datang memenuhi panggilan penyidik. Ia datang sekitar pukul 10.00 WIB, langsung diperiksa tim penyidik terkait kasus Penyalahgunaan APBDes yang mencapai ratusan juta. Mudlohan diperiksa sejak Rabu (31/8/2022) kemarin. Dan hari ini ia sudah kita tahan.” kata Kasatreskrim Polres Gresik Iptu Wahyu Rizki Saputro. Kamis (1/9/2022).

Wahyu  menjelaskan, berdasarkan hasil dari audit kerugian negara dalam kasus ini, yaitu yaitu Rp 120 juta dari APBDes hasil penyewaan tambak, Penyertaan modal bumdes Rp 400 juta, dan proyek pembangunan Jalan dan jembatan Rp 112 juta. Jadi total kerugian sekitar Rp 632 juta. Sambung Wahyu.

Ditempatn yang sama Kapolres Gresik AKBP Muchamad Nur Azis menyatakan, pengusutan kasus dugaan korupsi APBDes Bulangan pada tanggal 25 April 2022 berawal dari informasi yang disampaikan masyarakat tentang proyek jembatan tahun anggaran 2021 yang tidak dikerjakan.

“Atas informasi tersebut, unit tipidkor melakukan penyelidikan bekerja sama dengan inspektorat selaku auditor dan dinas PUPR selaku ahli pemeriksaan fisik, dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD),” Kata Nur Azis. Kamis (1/9/2022).

Dari hasil audit Inspektorat bahwa MU (Mudlohan) sebagai Kepala Desa Bulangan diduga telah melakukan korupsi sebesar Rp 632,897 juta. Dugaan korupsi itu berasal dari tiga kegiatan yang menggunakan APBDes.

Pertama, penyertaan modal ke BUMDes sumber dana desa Rp 400 juta. Kedua, pendapatan asli desa (PADes) hasil penyewaan tanah kas desa senilai Rp120 juta. Ketiga, terjadinya selisih hasil perhitungan fisik bangunan oleh DPUTR Kabupaten Gresik senilai Rp112.897.000.

“Perbuatan MU dapat menimbulkan potensi kerugian keuangan negara/daerah dalam hal ini APBDes Bulangan sebesar Rp 632,897 juta” bebernya.

Akibat perbuatannya, tersangka MU dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk Pasal 2 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan Pasal 3 berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit Rp 50 juta. (Ags)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!