BLORA, NusantaraPosOnline.Com-Pengerjaan proyek Peningkatan / Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Cepu, yang terletak di Kecamatan Cupu, Kabupaten Blora, Jawa tengah, mengalami keterlambatan, progres pekerjaan yang seharusnya selesai 30 persen, namun kenyatanya dilapngan baru selesai 14 persen.
Keterlambatan tersebut diduga akibat perencanaan pembangunan yang tidak cermata. Akibat keterlambatan ini, berpotensi merugikan masyarakat / rakyat. Karena pekerjaan menjadi tertunda dan penggunaan bangunan untuk pelayanan kepada masyarakat juga bisa menjadi tertunda pula.
BACA JUGA :
- Miris Terminal Tipe A Mangkang Baru Mau Dipakai Sudah Rusak Berat Dan Sepi
- Dibangun Kemenhub Rp13,102 Milyar, Terminal Tipe A Kediri Belum Bermanfaat
- Anggaran Rp 17,199 Milyar Proyek Terminal Kediri Rawan Dikorupsi
- Bos BLU Mangkang, Diperiksa Polisi Terkait Penyewan BRT
- DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Korupsi Bus BRT Kota Semarang
- Dugaan Korupsi di BLU Trans Semarang
- LSM ARAK Minta Penegak Hukum Usut Kasus Proyek 3.000 Bus BRT Di Kemenhub
- Membongkar Sengkarut Dana Subsidi Pengoperasian BRT, Dan Proyek 30 BRT Surabaya Metropolitan Area
Keterlambatan tersebut diketahui setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengevaluasi pekerjaan. Serta, kunjungan DPR RI di Terminal Cepu pada Kamis siang (16/11/2023) lalu, yang menyoroti perencanaan yang tidak efektif. Padahal proyek ini menelan APBN sebesar Rp 32 miliar, dan anggaran sudah dikucurkan Kemenhub RI.
Direktur Prasarana Transportasi Darat Kemenhub Toni Tauladan mengungkapkan, pihaknya melakukan evaluasi proyek selama dua hari dan menemukan akar masalah berupa keterlambatan proyek yang telah dikerjakan pihak kontraktor.
“Sehingga jangan sampai variabel-variabel ini muncul di tahap berikutnya,” ujarnya.
Toni mengatakan, revitalisasi terminal dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama ditarget mencapai 30 persen dimulai 24 Mei hingga Desember. Sementara 70 persen sisanya dikerjakan pada Januari hingga 17 Mei 2024. Ketika terjadi keterlambatan ini, susah dilakukan penyesuaian.
BACA JUGA :
- Wali Kota : Diambil Alih Kemenhub Terminal Tipe A Purboyo Madiun Sangat Buruk Dan Tak Layak
- Subsidi BRT Kemenhub RI, Jurusan Purbaya – Porong Tahun 2016 Di Dikorupsi
- Pelantikan Djoko Sasono Sebagai Sekjen, Lsm Arak : Apa Menhub Sudah Pikun, Lupa Kasus 3000 BRT ?
- Parah Proyek RASS Kemenhub, Plican Crossing, Dan Rambu Elektronik Di Malang Tak Ada Yang Menyala
- Miris ! Proyek RASS Kemenhub Di Blitar, Dibuat Bancaan Dan Dikerjakan Asal-Asalan
Pihaknya menegaskan, jika tahap kedua terjadi hal serupa, tidak ada toleransi bagi kontraktor. Karena perpanjangan kontrak sampai 17 Mei. Pekerjaan tahap pertama di antaranya persiapan, bongkar bangunan eksisting, dan struktur bawah sudah rampung.
‘‘Jadi tinggal pekerjaan tanah, tapi bobotnya cukup besar. Kami menargetkan akhir Desember mencapai lebih dari 30 persen,” ucapnya.
Sementara itu, perwakilan PT Apro Megatama KSO Alam Lintas Indonesia Aji Jamil menjelaskan, tidak terpenuhinya target pekerjaan karena ada review desain awal dari kementerian.
Target pekerjaan yang harus dikejar sebesar 30 persen, realisasi di lapangan 14 persen.
Jamil menambahkan, adanya review desain dari desain awal dikarenakan pada soft drawing dan di lapangan banyak yang tidak sesuai. Review desain tersebut setelah direvisi mengalami perubahan 60 persen. ‘‘Makanya pada saat memulai, kami pun terlambat,” jelasnya.
Aggota Komisi V DPR RI Sadewo menegaskan, bahwa keterlambatan akibat review desain. Sedangkan, kontraktor tidak langsung mengerjakan proyek di lapangan.
“Ada waktu tiga bulan sampai review desain klir. Kalau uang dari pemerintah pusat (sudah dicairkan),” ujarnya.
BACA JUGA :
- Proyek 3000 BRT Rp 4,2 Triliun Hanya Untungkan Pejabat dan Rekanan
- Bancaan Proyek RASS Rp 12,5 Milyar : KPA Dan PPK Di Kemenhub RI Tidak Transparan
- Pengawasan Lemah, Proyek RASS Rp 12,5 Milyar Milik Kemenhub Jadi Bancaan
- Lsm Arak : Proyek RASS Rp 5 Milyar Di Kemenhub Jadi Bancaan
- Pelantikan Djoko Sasono Sebagai Sekjen, Lsm Arak : Apa Menhub Sudah Pikun, Lupa Kasus 3000 BRT ?
Berdasarkan informasi yang dihimpun dilapangan menyebutkan, bahwa Selama tiga minggu terakhir tidak ada pekerjaan yang dilakukan kontraktor.
“Selama tiga minggu terakhir tidak ada pekerjaan yang dilakukan kontraktor. Kondisi tersebut tidak lazimnya, untuk proyek pemerintah yang mengunakan anggaran puluhan miliar (Rp 32 miliar-Red). Hal ini bisa merugiakan masyarakat apabila pekerjaan mangkrak. Karena kalau mangkrak bangunan untuk pelayanan kepada masyarakat menjadi tertunda pula.” Tandasnya.***
Pewarta : JUNSRI
